Puan Soal Gugatan Ijazah Gibran, Hormati Apa Pun Putusan MK

Jakarta, Wartasembilan.com,- Puan soal menyatakan akan menghormati apa pun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPR RI itu menyampaikannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026), beberapa jam sebelum MK membacakan putusan.

“Kami sama-sama menghormati proses yang sedang berjalan di MK. Apa pun keputusannya, kami tentu menghormatinya,” kata Puan.

Puan Ditanya soal Isu Pengganti Gibran

Puan berbicara setelah wartawan menanyakan narasi di media sosial yang menyebut dirinya akan menggantikan Gibran. Ia tidak menanggapi isu itu secara langsung. Puan memilih menegaskan sikapnya terhadap proses hukum di MK.

Baca juga: Sidak Betonisasi Krian, Subandi Kejar Deviasi 9 Persen

Ia juga menyebut PDI Perjuangan tidak punya kepentingan dalam perkara ijazah cawapres tersebut.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus lebih dulu menyoroti narasi viral itu dan meneruskan tautannya kepada wartawan.

Putusan MK Dibacakan Malam Ini

MK menjadwalkan sidang pengucapan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026) pukul 20.00 WIB. Perkara ini berupa perselisihan hasil Pilpres 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran sebagai cawapres.

Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lanjutan.

Puan Soal Gugatan Ijazah Gibran: Ketua DPR Puan Maharani menyatakan menghormati apa pun putusan MK, di tengah isu pengganti Gibran.

Siapa Penggugat dan Apa Tuntutannya

Dua belas pemohon mengajukan gugatan ini, termasuk mantan Wamenkumham Denny Indrayana dan mantan Wakil Panglima TNI Fachrul Razi. Mereka mendaftarkan permohonan pada 10 September 2026, dan MK meregistrasinya pada 17 September 2026.

Para pemohon meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai cawapres cacat hukum sejak awal. Mereka juga meminta pembatalan pelantikan Gibran. Jika dikabulkan, MPR harus menggelar sidang pemilihan wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam 60 hari.

Fakta Persidangan yang Jadi Sorotan

Sidang pembuktian menghadirkan KPU, Bawaslu, pihak terkait, saksi, dan ahli. KPU menyatakan surat keterangan penyetaraan yang dimiliki Gibran bernilai sama dengan ijazah SLTA. Lembaga itu mengaku sudah memverifikasi dokumen pencalonan dan menyatakannya memenuhi syarat.

Namun, anggota tim penilai dokumen pendidikan Kemendikdasmen, Taufiq Damarjati, mengakui pihaknya tidak menerima ijazah dalam proses penyetaraan. Kementerian hanya menerima certificate of attendance dari UTS Insearch di Sydney.

Sidang juga sempat memanas ketika hakim mengeluarkan ahli dari pihak Gibran. Peristiwa itu berbuntut pelaporan ke Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Perjalanan Gugatan Sebelumnya

Persoalan ijazah ini sudah lama bergulir. Pada 2025, advokat Subhan Palal menggugat Gibran dan KPU secara perdata di PN Jakarta Pusat dengan tuntutan Rp125 triliun. Pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu pada Desember 2025.

Dua Kemungkinan Putusan

MK bisa mengabulkan permohonan sebagian atau seluruhnya, sehingga syarat pendidikan Gibran bermasalah secara hukum. MK juga bisa menolak permohonan, sehingga status Gibran sebagai wakil presiden tetap sah.

M Zul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *