Hasyim Asy’ari Bersaksi di MK, Tak Ragukan Ijazah Gibran

Jakarta, Wartasembilan.com,- Hasyim Asy’ari bersaksi di MK dalam sidang gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Kamis (1/10/2026) malam. Mantan Ketua KPU itu menjelaskan alasan lembaganya tidak meragukan surat keterangan kelulusan Gibran saat pencalonan wakil presiden.

KPU menghadirkan Hasyim sebagai saksi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dasar KPU Menilai Dokumen Pencalonan

Hasyim menyatakan hubungan hukum KPU terjalin dengan partai politik atau gabungan partai politik, bukan dengan calon. Partai pengusung yang menyerahkan dokumen persyaratan.

Baca juga: Flyover Gedangan Enam Lajur Tunggu Kepastian PT KAI

KPU lalu memeriksa kelengkapan berkas dan menerbitkan berita acara penerimaan. Setelah itu, tim internal meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen. Menurut Hasyim, dokumen dinilai benar dan sah bila diterbitkan lembaga yang berwenang.

Dua Dokumen Pendidikan Gibran

KPU menerima dua dokumen pendidikan dari pencalonan Gibran. Dokumen pertama adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tertanggal 6 Agustus 2019. Surat itu mencatat Gibran menamatkan “grade 12” di UTS Insearch, Sydney, pada 2006, dan menilainya setara lulusan SMK.

Dokumen kedua adalah keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Keputusan itu menyetarakan ijazah Bachelor of Science dari University of Bradford dengan gelar sarjana.

Alasan KPU Tidak Melakukan Klarifikasi

Hasyim menyebut KPU tidak mengklarifikasi dokumen tersebut karena “tidak ada keraguan” dan tidak ada laporan masyarakat. Menurut dia, dokumen serupa sudah pernah dipakai dalam Pilkada Kota Surakarta 2020.

Hasyim Asy'ari bersaksi di MK soal ijazah Gibran. Eks Ketua KPU itu jelaskan alasan KPU tak meragukan dokumen pendidikan saat pencalonan 2024.

Hasyim Bantah Ada Motif Mempermudah Gibran

Hasyim juga menjawab sorotan terhadap Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Pasal itu mengecualikan bukti kelulusan sekolah menengah bagi calon yang bersekolah di luar negeri tetapi memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ia membantah ada niat mempermudah Gibran maju sebagai calon wakil presiden.

Hasyim menyebut gagasan pasal itu muncul dari rapat koordinasi KPU dengan para pihak. Kementerian Pendidikan beberapa kali mengingatkan KPU agar merumuskan ketentuan tersebut.

Latar Gugatan dan Kesaksian Sebelumnya

Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain mengajukan gugatan ini pada 10 September 2026. MK meregistrasinya pada 17 September 2026. KPU berstatus termohon, sedangkan Bawaslu menjadi pihak terkait. Pemohon meminta MK menguji pemenuhan syarat pendidikan Gibran lewat sidang pembuktian yang terbuka. Jika syarat itu tidak terpenuhi, mereka meminta MK menjatuhkan putusan diskualifikasi.

Putu Artha Bersaksi untuk Pemohon

Sehari sebelumnya, Rabu (30/9/2026), pemohon menghadirkan mantan komisioner KPU I Gusti Putu Artha. Ia menceritakan pengalamannya saat menjabat pada 2007–2012, ketika menurutnya ada oknum internal yang dapat menyisipkan ketentuan dalam penyusunan aturan. Putu menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan tentang munculnya Pasal 18 ayat (3).

Majelis hakim MK kini menimbang keterangan saksi dan ahli dari kedua pihak sebelum memutus perkara.

M Zul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *