Surabaya, Wartasembilan.com,- Pemkot Surabaya mengamankan aset senilai hampir Rp1 triliun sepanjang Januari hingga September 2026. Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dan Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur untuk mempercepat proses pemulihan dan sertifikasi lahan milik daerah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan capaian tersebut pada Selasa, 22 September 2026. Kolaborasi tiga pihak ini berhasil menyelamatkan aset tanah senilai Rp992,7 miliar hingga bulan kesembilan tahun ini. Eri menyebut pencapaian tersebut sebagai kado terbaik bagi warga Surabaya karena aset yang dipulihkan merupakan hak milik pemkot dan wajib memberi manfaat bagi masyarakat.
Rincian Nilai dan Luas Aset yang Diamankan
Pemkot Surabaya bersama Kejati Jatim dan Kanwil ATR/BPN Jawa Timur mengamankan lahan seluas 329.098 meter persegi sepanjang periode tersebut. Proses itu menghasilkan 119 sertifikat baru yang menegaskan status hukum lahan milik pemerintah kota.
Baca juga: Polrestabes Surabaya Bagikan 200 Sembako untuk Ojol
Dua kantor pertanahan turut berkontribusi dalam penerbitan sertifikat ini. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menerbitkan 64 sertifikat seluas 96.371 meter persegi senilai Rp340,4 miliar, sementara Kantor Pertanahan Kota Surabaya II menerbitkan 55 sertifikat seluas 232.727 meter persegi senilai Rp652,3 miliar. Gabungan kedua kantor pertanahan itulah yang membentuk total nilai aset yang berhasil diselamatkan.
Ribuan Register Tanah Masih Menunggu Sertifikat
Data internal pemkot menunjukkan pekerjaan rumah yang masih besar. Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA) mencatat Pemkot Surabaya memiliki 11.749 register aset tanah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.929 register atau 50,5 persen sudah tersertifikasi hingga akhir 2025, sedangkan 5.657 register atau 49,5 persen sisanya masih dalam proses maupun belum bersertifikat.
Kondisi ini membuat separuh aset pemkot rentan disengketakan pihak lain. Pemerintah kota pun bergerak cepat menuntaskan sertifikasi agar status lahan tidak menjadi celah masalah hukum di kemudian hari.

Tiga Klaster Percepatan Sertifikasi Lahan
Pemkot Surabaya membagi ribuan register yang belum bersertifikat ke dalam tiga kategori prioritas. Kategori K1 mencakup 297 register yang menjadi prioritas utama karena tidak memiliki sengketa hukum dan sudah dikuasai penuh oleh Pemkot Surabaya. Kategori ini paling mudah diproses karena minim hambatan administratif.
Sementara itu, kategori K2 mencakup 2.030 register yang sudah dikuasai pemkot namun dokumen pendukungnya belum lengkap. Adapun kategori K3 menampung 3.330 register yang akan diselesaikan pada tahapan berikutnya. Pembagian klaster ini bertujuan mempercepat penuntasan sertifikasi secara bertahap dan terukur.
Pemkot menargetkan penyelesaian kategori K1 dan K2 pada 2027 mendatang. Kendala yang masih dihadapi antara lain kelengkapan dokumen, sengketa batas tanah, tumpang tindih kepemilikan, hingga penolakan dari warga sekitar lokasi aset.
Dukungan Hukum Kejati Jatim dalam Proses Sertifikasi
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berperan aktif mengawal proses ini sebagai pengacara negara. Kepala Kejati Jatim Abdul Qohar menegaskan jajarannya turut mempercepat penyelamatan 2.327 aset milik Pemkot Surabaya melalui satuan tugas berisi lebih dari 30 orang. Tim tersebut bekerja memulihkan keuangan negara sekaligus aset pemerintah daerah secara menyeluruh.
Qohar juga menyatakan kesiapan lembaganya mendampingi ATR/BPN apabila proses sertifikasi menghadapi gugatan hukum. Kejati Jatim siap berada di garis depan mendampingi pemkot dan BPN jika muncul perlawanan gugatan atau sengketa batas di lapangan. Dukungan hukum ini diharapkan mempercepat penyelesaian ribuan register yang tersisa.
Sebagian aset yang berhasil diamankan nantinya akan dikonversi menjadi fasilitas publik. Salah satu lahan yang menjadi sorotan adalah Waduk Adhyaksa di kawasan Lidah Wetan. Pemkot berharap sinergi tiga lembaga ini terus berlanjut hingga seluruh aset daerah memiliki status hukum yang jelas.
M Zul
