Jakarta, Wartasembilan.com,- 20 persen dana BOS kini boleh dipakai sekolah negeri untuk membayar gaji guru non-ASN. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto itu kepada wartawan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Kebijakan ini menjawab persoalan gaji guru honorer yang selama ini bergantung pada kemampuan sekolah.
Arahan Prabowo soal Dana BOS dan Gaji Guru Non-ASN
Rapat terbatas itu membahas pendidikan gratis. Mu’ti menjelaskan, pemerintah membagi tanggung jawab gaji guru berdasarkan status kepegawaian.
Pemerintah pusat menggaji guru PNS dan, pada waktunya, guru PPPK. Adapun guru non-ASN di sekolah negeri menerima bayaran dari dana BOS, dengan porsi hingga 20 persen.
Baca juga: Pemkot Surabaya Amankan Aset Rp992 Miliar Gandeng Kejati
Selain untuk gaji guru non-ASN, dana BOS tetap dapat membiayai operasional sekolah, perbaikan ringan, dan kegiatan ekstrakurikuler.
Guru Non-ASN
Tetap Bisa Ikut Seleksi PNS dan PPPK
Pemerintah tidak menutup jalan bagi guru non-ASN untuk berstatus aparatur negara. Mereka tetap mendapat kesempatan mengikuti tes PNS maupun PPPK.

Jaminan Bagi yang Belum Lolos
Guru yang belum lolos seleksi tetap berstatus non-ASN, dan gajinya tetap keluar dari dana BOS yang bersumber dari pemerintah pusat. Jaminan ini membuat guru honorer tetap memperoleh penghasilan selama mengajar di sekolah negeri.
Nasib Guru PPPK Paruh Waktu
Pemerintah juga berencana mengalihkan guru PPPK paruh waktu di sekolah negeri menjadi pegawai penuh waktu mulai 2027, dengan tunjangan dari pemerintah pusat.
Pelatihan Guru dan Komitmen Pendidikan Gratis
Mu’ti menyebut peningkatan kualitas guru menjadi komitmen Presiden. Pemerintah akan memperkuat program pelatihan guru dan berupaya membiayainya dari APBN.
Menurut Mu’ti, layanan pendidikan gratis di sekolah negeri sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo, yakni memastikan semua anak Indonesia memperoleh pendidikan bermutu. Prabowo juga ingin pendidikan gratis berlaku dari TK sampai perguruan tinggi negeri, dengan penekanan awal pada pendidikan dasar dan menengah.
Apa Artinya bagi Sekolah Negeri?
Kepala sekolah kini punya dasar yang jelas untuk memakai sebagian dana BOS guna menggaji guru non-ASN. Meski begitu, pemerintah belum merinci aturan teknis pencairan dan pengawasannya. Sekolah perlu menunggu petunjuk teknis resmi dari Kemendikdasmen.
M Zul
