Jakarta, Wartasembilan.com,- Pekerja Pos keluhkan soal gaji di komisi menjelang jadwal pembayaran gaji 1 September mendatang. Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2026), di tengah sorotan publik atas kondisi keuangan perusahaan pelat merah tersebut yang belakangan diguncang isu keterlambatan gaji dan mundurnya direktur utama.
Wakil rakyat menegaskan akan menampung seluruh aspirasi pekerja dan segera berkoordinasi dengan Kementerian BUMN serta manajemen Pos Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, para pekerja meminta kepastian agar pembayaran gaji periode berikutnya berjalan tepat waktu, mengingat perusahaan tercatat tengah menghadapi tekanan arus kas yang cukup berat sepanjang tahun ini.
Bayang-Bayang Krisis Keuangan Pos Indonesia
Sorotan terhadap kondisi keuangan Pos Indonesia bukan tanpa alasan. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI pada akhir Juni lalu, manajemen memaparkan laporan keuangan tak teraudit yang menunjukkan pendapatan usaha perseroan sepanjang 2025 anjlok sekitar 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Perusahaan disebut terlalu bergantung pada proyek bantuan sosial pemerintah, sementara pangsa pasar inti perlahan tergerus.
Baca juga: Tas Kulit Acapcop Sidoarjo Tembus Paris Fashion Week
Tekanan itu kian terasa awal Juli lalu, ketika beredar kabar sekitar 32 ribu karyawan dan pensiunan Pos Indonesia mengalami keterlambatan penerimaan gaji. Manajemen perusahaan saat itu membantah kabar tersebut dan memastikan pembayaran gaji berjalan normal. Tak lama berselang, Direktur Utama Pos Indonesia yang baru menjabat sekitar tiga bulan mengundurkan diri karena alasan pribadi, sebuah keputusan yang tetap memicu spekulasi publik terkait kondisi likuiditas perusahaan dan belum cairnya suntikan modal negara senilai triliunan rupiah.
Pekerja Desak Kepastian dan Perbaikan Status Kerja
Selain soal ketepatan waktu pembayaran gaji, pekerja dan serikat pekerja Pos Indonesia juga berulang kali menyuarakan persoalan lain kepada DPR. Mereka meminta perbaikan sistem pengupahan, penghapusan status mitra yang dinilai merugikan, hingga jaminan sosial yang selama ini belum sepenuhnya mereka terima. Ribuan pekerja berstatus mitra mengaku menerima penghasilan jauh di bawah upah minimum provinsi meski beban kerja mereka tinggi.

Dewan menilai persoalan ini memerlukan evaluasi menyeluruh, mulai dari aspek hukum ketenagakerjaan hingga dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. DPR juga mendorong agar pekerja yang telah bekerja penuh waktu bertahun-tahun mendapat kejelasan status kepegawaian yang layak. Pertemuan di Senayan turut dihadiri perwakilan lintas fraksi yang menyimak langsung keluhan para pekerja dan pensiunan.
Langkah DPR ke Depan
Sebagai tindak lanjut, DPR berkomitmen membawa seluruh masukan pekerja ke meja koordinasi dengan Kementerian BUMN, Danantara selaku induk holding, dan jajaran direksi Pos Indonesia. Fokus utama pembahasan adalah memastikan gaji periode 1 September dibayarkan tepat waktu, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola perusahaan agar persoalan serupa tidak berulang di kemudian hari.
Manajemen Pos Indonesia sejauh ini menegaskan operasional perusahaan tetap berjalan normal di tengah proses transisi kepemimpinan. Perusahaan juga menyatakan komitmennya menjaga layanan kepada masyarakat sekaligus memenuhi hak-hak karyawan dan pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik kini menanti apakah janji kepastian gaji tersebut benar-benar terealisasi pada awal September, mengingat rekam jejak persoalan pengupahan di tubuh BUMN logistik tertua di Indonesia ini sudah berlangsung lebih dari setahun terakhir.
M Zul
