Sidoarjo, Wartasembilan.com,- Bupati Sidoarjo bentuk satuan tugas (satgas) pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sidoarjo. Ia menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda, Forkopimka, seluruh koordinator wilayah SPPG se-Kabupaten Sidoarjo dan Koordinator Wilayah KPPG Surabaya di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9/2026).
Rapat tersebut membahas monitoring dan evaluasi dinamika pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus peningkatan pelayanan dan kinerja SPPG di wilayah Sidoarjo.
Bupati Tegaskan MBG Program Strategis Nasional
Subandi menyampaikan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Ia menyebut program ini berkaitan erat dengan sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Baca juga: Wakil Bupati Sidoarjo Bagikan Sembako Janda Pejuang
“Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo,” tegas Subandi.
Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG di lapangan masih menghadapi berbagai dinamika, mulai dari kesiapan dan kapasitas SPPG, penyediaan bahan makanan, kualitas dan keamanan pangan, distribusi, hingga penetapan penerima manfaat. Monitoring dan evaluasi rutin diperlukan agar setiap persoalan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama.
Perizinan dan SOP Jadi Sorotan Utama
Subandi menekankan, dukungan pemerintah daerah terhadap MBG harus dibarengi pengawasan nyata, bukan sekadar koordinasi. Ia meminta seluruh SPPG menjalankan tugas sesuai standard operational procedure (SOP) dan melengkapi perizinan sebelum kegiatan berjalan.

“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan,” tegasnya.
Ia juga meminta penguatan pendampingan dan pembekalan bagi pengelola SPPG agar memahami tugas dan tanggung jawab, terutama dalam menjaga kualitas serta keamanan makanan bagi penerima manfaat. Subandi mengingatkan pengelola untuk tidak menggunakan bahan yang sudah tidak layak.
“Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah,” pesannya.
Satgas Kabupaten Awasi Seluruh Tahapan MBG
Subandi meminta pengawasan dilakukan menyeluruh pada setiap tahapan MBG, mulai penerimaan bahan makanan, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian ke penerima manfaat.
Untuk memperkuat pengawasan itu, ia mengumumkan rencana pembentukan satgas tingkat Kabupaten Sidoarjo yang melibatkan perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu proses MBG. Mulai bahan datang, pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan, sampai pengiriman,” tandasnya.
Selain pengawasan bahan dan proses pengolahan, Subandi meminta pengecekan sanitasi seluruh SPPG, termasuk yang perizinannya sudah rampung, guna memastikan lingkungan pengolahan makanan tetap layak dan sehat.
“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” katanya.
Subandi berharap seluruh pihak terkait memberikan dukungan dan pendampingan maksimal agar MBG memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sidoarjo. Ia menegaskan keberhasilan program ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya para pengelola SPPG.
“Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Yeni
