Jakarta, Wartasembilan.com,- Misteri Keberadaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor kementerian yang dipimpinnya.
Pada Kamis (17/9/2026) Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor.
KPK menggelar operasi tangkap tangan di kawasan Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Penyidik menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan menyita bukti elektronik serta uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam berbagai mata uang. Nusron sendiri tidak termasuk dalam belasan orang yang diamankan saat OTT berlangsung.
Baca juga: Sidoarjo Raih Jamsostek Award Juara Pertama
Empat Orang Kepercayaan Nusron Jadi Tersangka
Juru bicara KPK menjelaskan bahwa empat dari delapan tersangka diduga merupakan orang dekat Nusron. Keempatnya adalah Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Arif Sugiyanto alias Gus Arif, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Empat tersangka lainnya berasal dari unsur pejabat dan swasta, yakni Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Adrianto Pitojo Adi, dan pihak swasta Rizal Pahlevi.
Penyidik KPK mengungkap kronologi kasus ini bermula dari upaya pembukaan blokir sertifikat tanah. Seorang perantara Summarecon bernama Yaser Alfarisi berkomunikasi dengan Erwin, orang kepercayaan Nusron, karena Kepala Kantor Pertanahan Bogor tak mau membuka blokir tanpa arahan atasan.
Perantara lain, Rizal Pahlevi, kemudian turut meminta bantuan Erwin untuk melobi kepala kantor pertanahan tersebut. Diduga pada awal Agustus 2026, permintaan uang senilai Rp2 miliar muncul demi penerbitan sertifikat tanah Summarecon.
KPK Buka Peluang Panggil Nusron
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menegaskan penyidik masih mendalami keterlibatan Nusron secara langsung. Ia menyebut pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan saat OTT hanya berlangsung 1×24 jam sehingga fakta yang terkumpul masih terbatas untuk dibawa ke gelar perkara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya membuka peluang memanggil Nusron untuk diperiksa. Keputusan pemanggilan akan bergantung pada kebutuhan penyidikan dan perkembangan perkara ke depan.
Hingga Rabu, 16 September 2026, KPK memastikan belum ada pemeriksaan terhadap Nusron maupun status pencekalan ke luar negeri baginya.
KPK juga mengungkap dugaan Misteri Keberadaan bahwa aliran suap dari Summarecon ke lingkungan ATR/BPN bukan kali pertama terjadi. Penyidik menemukan indikasi pemberian uang senilai Rp300 juta pada Maret 2026 yang juga berkaitan dengan proses HGB di lahan yang dikelola Summarecon.
Penggeledahan Susul OTT
Sehari setelah delapan tersangka ditahan, tim penyidik menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN, termasuk ruang kerja Dirjen Lampri yang berstatus tersangka.
Budi Prasetyo membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut sebagai bagian dari upaya mencari dan melengkapi alat bukti dalam penyidikan.
Penggeledahan berlangsung Kamis, 17 September 2026, sekaligus memicu pertanyaan Misteri publik soal ke mana dan bagaimana posisi Nusron di tengah pusaran kasus tersebut.
Delapan tersangka telah ditahan KPK di rumah tahanan negara selama 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026. KPK menegaskan proses penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan munculnya tersangka baru seiring pengembangan kasus.
Hingga berita ini ditulis, Nusron Wahid belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus tersebut. Publik kini menanti langkah lanjutan KPK dalam mengusut tuntas dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon yang menyeret nama-nama dekat Menteri ATR/BPN itu.
M Zul
