Sidoarjo, wartasembilan.com,- Bupati Subandi mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) strategis kepada DPRD Sidoarjo dalam Rapat Paripurna, Kamis (17/9/2026).
Penyerahan tiga dokumen ini menjadi bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan DPRD setempat menjelang penyusunan anggaran daerah tahun mendatang.
Bupati Subandi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun kebijakan. Ia juga meminta seluruh pihak memprioritaskan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Sidoarjo.
Baca juga: Misteri Keberadaan Nusron Usai OTT KPK Kasus HGB Summarecon
Tiga Raperda Diajukan Bupati Subandi
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih itu membahas tiga raperda sekaligus, yaitu:
Raperda APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2027
Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Tibumtranmas Linmas)
APBD 2027 Disusun Berdasar Kesepakatan Bersama
Bupati Subandi menyampaikan, sinkronisasi program antara Pemkab dan DPRD Sidoarjo sudah disepakati bersama. Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027.
Ia menegaskan, penyusunan APBD harus berpedoman pada regulasi yang berlaku. Pemkab Sidoarjo juga akan mengandalkan sumber daya manusia profesional untuk mengawal program prioritas pembangunan daerah.
Perubahan APBD 2026 Bukan Sekadar Penyesuaian Angka
Selain APBD 2027, rapat paripurna turut membahas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Bupati Subandi menjelaskan, perubahan anggaran ini berfungsi sebagai instrumen pemerintah daerah dalam merespons dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.
Ia memastikan, alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung capaian prioritas pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemkab Sidoarjo berkomitmen menjalankan kebijakan penganggaran secara struktural, rasional, efektif, efisien dan transparan.

Bupati Subandi mengapresiasi peran Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah membahas raperda ini bersama-sama. Setelah disetujui bersama, dokumen ini akan diserahkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum resmi ditetapkan sebagai peraturan daerah.
Raperda Tibumtranmas Linmas Perkuat Ketertiban Sidoarjo
Pemkab Sidoarjo juga mengajukan nota penjelasan Raperda Tibumtranmas Linmas dalam rapat yang sama. Bupati Subandi menyebut, pengajuan raperda ini melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah daerah menjamin ketertiban, ketenteraman dan keamanan bagi seluruh masyarakat. Bupati Subandi menilai, ketertiban menjadi modal utama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan aktivitas sosial ekonomi.
Perkuat Kewenangan Satpol PP dan PPNS
Raperda ini menyempurnakan regulasi ketertiban umum yang sudah ada agar relevan dengan dinamika sosial dan tantangan globalisasi saat ini.
Aturan baru ini juga mempertegas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menegakkan peraturan daerah maupun peraturan bupati.
Secara umum, raperda mengatur sejumlah aspek penting, di antaranya kewenangan pemerintah daerah, perluasan ruang lingkup penertiban, penyelenggaraan Linmas, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana.
“Raperda ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan tujuan akhir menciptakan suasana tertib, tenteram, serta aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” tegas Bupati Subandi.
Pembahasan raperda ini akan dilanjutkan secara intensif oleh Tim Pembahas Raperda Pemkab Sidoarjo bersama DPRD. Pemkab berharap, regulasi yang dihasilkan memberi kepastian hukum sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat Sidoarjo.
Yeni
