Sidoarjo, Wartasembilan.com,- Musyawarah Musdes Mliriprowo menghasilkan keputusan aklamasi berupa tuntutan agar Kepala Desa Mamok Widodo turun dari jabatannya. Keputusan tersebut disampaikan ratusan warga dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mliriprowo di Balai Desa, Sabtu (25/10/2026) malam.
Ketua BPD Mliriprowo Sobri Jaelani memimpin jalannya musyawarah yang dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo Probo Agus Sunarno, Camat Tarik Muhammad Rofik, Danramil Tarik Kapten Arh. Aan Chunaidi, serta Kapolsek Tarik AKP Musran. Namun, Kepala Desa Mamok Widodo tidak hadir dalam forum tersebut.
Warga Kompak Serukan Pergantian Kades
Suasana Musdes menguat ketika Sobri Jaelani secara langsung menanyakan sikap masyarakat terhadap kepemimpinan Mamok Widodo. Ratusan warga serentak menjawab dengan lantang, “Ganti Kades, turunkan Kades!”
Baca juga: Festival ASi BERLIAN, Bunda PAUD Ajak Tanamkan Kejujuran
Seruan tersebut menegaskan tuntutan masyarakat yang menginginkan pergantian kepemimpinan di Desa Mliriprowo. Keputusan aklamasi itu sekaligus menjadi kelanjutan dari dua aksi unjuk rasa warga yang sebelumnya digelar di kantor desa dan Kecamatan Tarik.
Melalui Musdes, warga kembali menyampaikan aspirasi secara terbuka melalui forum yang dipimpin BPD. Mereka berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti keputusan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
BPD Segera Laporkan Hasil Musdes kepada Bupati
Ketua BPD Sobri Jaelani menegaskan, pihaknya akan meneruskan hasil Musdes kepada Bupati Sidoarjo sebagai tindak lanjut atas tuntutan masyarakat. Ia juga meminta warga Desa Mliriprowo bersabar menunggu hasil keputusan dari Pemda.
“Musdes telah menghasilkan keputusan mutlak dan secara aklamasi meminta Kepala Desa Mliriprowo Mamok Widodo turun dari jabatannya. Permintaan warga akan segera kami tindaklanjuti dengan melaporkan hasilnya ke Bupati Sidoarjo bersama anggota BPD dan Camat Tarik.,” ujar Sobri.
Hasil Musdes tersebut menjadi dasar penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Namun, keputusan aklamasi tidak otomatis memberhentikan kepala desa. Proses pemberhentian tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemkab Ingatkan Pelayanan Publik Tidak Boleh Terhenti
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas PMD Sidoarjo Probo Agus Sunarno menyampaikan dua pesan Bupati Sidoarjo kepada masyarakat. Pertama, warga diminta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kedua, pelayanan publik di Desa Mliriprowo harus tetap berjalan di tengah polemik kepemimpinan.
Pesan itu menekankan pentingnya menjaga kondusivitas desa agar persoalan pergantian kepala desa tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Pemerintah juga mengharapkan seluruh pihak menghormati proses penyelesaian sesuai aturan.
Kapolsek Tarik AKP Musran turut mengingatkan warga agar menjaga ketertiban selama berlangsungnya musyawarah maupun dalam tahapan penyelesaian berikutnya.
“Mari kita jaga bersama kondusivitas kamtibmas agar kegiatan Musdes dapat berjalan baik dan sesuai harapan,” tegas Musran.
Nasib Mamok Widodo Menunggu Tindak Lanjut
Keputusan aklamasi dalam Musdes menjadi perkembangan penting dalam polemik pemerintahan Desa Mliriprowo. Setelah dua kali menggelar aksi unjuk rasa, warga kini menyalurkan tuntutan pergantian kepala desa melalui forum musyawarah yang dipimpin BPD.
Langkah berikutnya berada pada BPD yang akan menyampaikan hasil Musdes kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. selanjutnya perlu memproses aspirasi tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Dengan demikian, tuntutan warga agar Mamok Widodo turun dari jabatan telah disampaikan secara tegas melalui Musdes. Namun, kepastian mengenai status jabatannya masih menunggu proses lanjutan dari pemerintah daerah.
Yeni
