Sidoarjo, Wartasembilan.com,- Tarikan HUT RI menjadi sorotan dikarenakan kerap kali dikeluhan warga. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan panitia perayaan 17 Agustus tidak boleh menetapkan iuran wajib kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Subandi menjelang pelaksanaan berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan yang mulai digelar di tingkat RT, RW, desa, kelurahan hingga karang taruna.
Menurutnya, masyarakat Sidoarjo tetap diperbolehkan melakukan penggalangan dana untuk mendukung kegiatan HUT RI. Namun, dana tersebut harus bersifat sukarela dan tidak boleh ditentukan nominal tertentu yang wajib dibayarkan warga.
“Karena ini bentuknya swadaya masyarakat, pemberian harus seikhlasnya saja, apalagi kondisi ekonomi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ujar Subandi kepada awak media usai menyerahkan bantuan kursi roda di Desa Watutulis, Kecamatan Prambon, Sabtu (1/8/2026).
Ia menegaskan, peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan gotong royong, bukan justru menimbulkan beban ekonomi baru bagi masyarakat.
“Silakan merayakan kemerdekaan 17 Agustus. Namun tarikan HUT RI pada warga harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing,” katanya.
Keluhan Warga Muncul Setiap Tahun
Fenomena penarikan iuran HUT RI dengan nominal tertentu hampir setiap tahun memunculkan keluhan di berbagai daerah. Tidak sedikit warga yang merasa keberatan karena adanya patokan pembayaran yang harus dipenuhi.
Bahkan dalam beberapa kasus, warga mengaku mendapat tekanan sosial ketika tidak memberikan kontribusi sesuai nominal yang telah ditentukan panitia.Kondisi itulah yang menurut Subandi harus dihindari.
Ia meminta seluruh panitia mengedepankan musyawarah dan semangat kekeluargaan dalam menyusun kegiatan peringatan kemerdekaan. Menurutnya, perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama agar perayaan HUT RI dapat dinikmati seluruh lapisan warga tanpa terkecuali.

Swadaya Bukan Pungutan
Subandi menegaskan ada perbedaan mendasar antara swadaya masyarakat dan pungutan wajib.Swadaya merupakan bentuk partisipasi sukarela yang diberikan warga sesuai kemampuan masing-masing.
Baca juga: Bedah Rumah Desa Kedungsugo Ditinjau Bupati Sidoarjo Subandi
Sebaliknya, pungutan wajib mengandung unsur pemaksaan karena adanya nominal tertentu yang harus dibayar. Karena itu, ia meminta panitia tidak membuat aturan yang mewajibkan warga membayar sejumlah uang untuk kegiatan peringatan kemerdekaan.
“Peringatan kemerdekaan harus menjadi ajang mempererat persaudaraan. Jangan sampai justru memunculkan persoalan di lingkungan akibat adanya pungutan yang memberatkan,” tegasnya.
Ekonomi Masyarakat Masih Jadi Tantangan
Bupati Subandi mengaku memahami kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan. Kenaikan kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan rumah tangga lainnya membuat banyak keluarga harus lebih cermat mengatur pengeluaran.
Karena itu, ia mengimbau panitia agar tidak berorientasi pada kemewahan dalam menyelenggarakan kegiatan HUT RI. Menurutnya, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kegiatan sederhana namun sarat makna, seperti kerja bakti, lomba tradisional, donor darah, bakti sosial, santunan warga kurang mampu, hingga malam tirakatan.
“Yang penting semangat nasionalisme dan kebersamaan tetap hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.Pemkab Minta Perayaan Tetap Guyub
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI berlangsung meriah, aman, dan tetap menjunjung nilai gotong royong.
Subandi tegaskan perayaan kemerdekaan harus dapat menjadi sarana memperkuat persatuan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip sukarela, musyawarah, dan kebersamaan.
“Saya berharap tidak terjadi lagi polemik terkait tarikan dana iuran yang berpotensi menimbulkan gesekan antar warga. Tujuan perayaan kemerdekaan adalah membangun semangat persatuan. Jadi jangan sampai justru akan memecah kebersamaan karena persoalan iuran,” pungkasnya.
M. Zul
