Sidoarjo, Wartasembilan.com,- Tahun 2026 KSO wajib lapor SPT Tahunan Badan pada tahun pajak 2025 setelah terbitnya aturan baru perpajakan melalui PMK 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO).
Aturan tersebut menjadi dasar kepastian hukum bagi pelaku kerja sama operasi yang selama ini masih menghadapi berbagai ketidakjelasan administrasi perpajakan.
Secara perpajakan, Kerja Sama Operasi atau KSO merupakan badan berbentuk pengaturan bersama antaranggota yang memiliki pengendalian bersama atau hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas dalam suatu kerja sama.
Aturan baru diterbitkan 14 Oktober 2024. Kehadiran PMK 79 Tahun 2024 dinilai memberi kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakan KSO, baik terkait Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sebelumnya, tidak ada regulasi khusus yang mengatur perpajakan KSO. Kondisi tersebut memunculkan sejumlah ketidakpastian, mulai dari status KSO sebagai subjek PPh Badan, kewajiban memiliki NPWP, lokasi pendaftaran KPP, hingga perlakuan pemotongan, pemungutan pajak, serta pengakuan biaya dan penghasilan.
Tiga Kriteria KSO Wajib NPWP
Dalam aturan terbaru, terdapat tiga kriteria yang membuat KSO wajib mendaftarkan NPWP dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
• Melakukan penyerahan barang dan/atau jasa.
• Menerima penghasilan.
• Mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain atas nama KSO.
Pendaftaran NPWP dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan KSO.

Baca juga: Speed Bump Jalan Sidodadi Depan Balai Desa Dikeluhkan Warga
Tempat kedudukan itu dapat berupa tempat tinggal atau kedudukan salah satu anggota KSO di wilayah hukum Indonesia yang ditunjuk mewakili KSO dalam perjanjian kerja sama atau surat penunjukan.
Namun, apabila KSO tidak memenuhi tiga kriteria tersebut, maka KSO tidak wajib memiliki NPWP. Kewajiban perpajakan dalam kondisi itu dijalankan masing-masing anggota KSO.
Aturan tersebut juga memberi ruang bagi KSO yang telah memiliki NPWP sebelum PMK 79 Tahun 2024 terbit, tetapi tidak memenuhi kriteria wajib NPWP, untuk melakukan penghapusan NPWP atau pencabutan status PKP.
Tahun Pajak 2025 Jadi Awal Pelaporan
Tahun pajak 2025 menjadi tahun pertama KSO wajib melaksanakan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Kewajiban tersebut berlaku bagi KSO yang telah memiliki NPWP.
Sebagaimana wajib pajak badan lainnya, Tahun 2026 KSO wajib lapor, selain itu KSO wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan Pajak Penghasilan.
KSO juga diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyiapkan laporan keuangan untuk kepentingan pelaporan SPT Tahunan yang mulai dapat dilaksanakan sejak 1 Januari 2026.
Dalam penghitungan pajak, KSO harus memisahkan penghasilan yang diterima KSO dengan penghasilan yang diterima anggota KSO.
Selain itu, KSO dapat mengurangkan seluruh biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan, termasuk kontribusi anggota kepada KSO.
Kontribusi tersebut berupa barang dan/atau jasa yang diserahkan anggota KSO dalam rangka pelaksanaan kerja sama operasi sesuai nilai yang disepakati masing-masing anggota.
Biaya yang muncul dari kontribusi anggota kepada KSO diakui sebagai penghasilan bagi anggota ketika KSO menerima penghasilan dari pelanggan dan mengakui pembebanan biaya yang berasal dari kontribusi anggota tersebut.
Sementara itu, laba KSO setelah pajak penghasilan yang dibagikan kepada anggota sebagai bagian laba atau sisa hasil usaha tidak lagi menjadi objek Pajak Penghasilan.
Relaksasi Pelaporan Hingga Mei 2026
Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan relaksasi pelaporan SPT Tahunan bagi KSO. Melalui Pengumuman Nomor PENG-31/PJ.09/2026 tertanggal 30 April 2026, KSO yang belum melaporkan SPT Tahunan masih diberikan kesempatan hingga 31 Mei 2026 tanpa dikenai sanksi administrasi berupa denda Pasal 7 KUP.
Padahal, batas normal pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 jatuh pada 30 April 2026. Kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi KSO yang masih melakukan penyesuaian administrasi setelah berlakunya aturan baru perpajakan KSO.
Narasumber: Nurhayati dan Dini Meilinda Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jawa Timur I.
Penulis: Teguh Marsianto

One thought on “Tahun 2026 KSO Wajib Lapor SPT Tahunan 2025”