Jakarta, Wartasembilan.com,- Subsidi upah Rp300 ribu per bulan segera mengalir ke 13,3 juta pekerja pada kuartal IV 2026. Presiden Prabowo Subianto membahas program ini dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan keputusan itu seusai rapat. Pemerintah menempuh langkah ini untuk menjaga daya beli masyarakat pada tiga bulan terakhir tahun ini.
Subsidi Upah Cair Sekaligus untuk Tiga Bulan
Pemerintah menyalurkan bantuan Rp300.000 per bulan itu sekaligus untuk tiga bulan, sehingga setiap penerima mendapat total Rp900.000. Airlangga menegaskan skema tahun ini berbeda dari pencairan bulanan. Penerima cukup menunggu satu kali penyaluran.
Program ini menghidupkan kembali bantuan yang pernah dikucurkan saat pandemi COVID-19 dan pada pertengahan 2025.
Baca juga: 250 Truk dan Towing GSJT Konvoi dari Sidoarjo ke Surabaya
Anggaran Hampir Rp12 Triliun
Kebutuhan anggaran subsidi upah diperkirakan hampir Rp12 triliun. Angka itu mencakup seluruh 13,3 juta pekerja sasaran. Jumlah penerima tahun ini lebih kecil dibanding tahun lalu.
Berbeda dari BSU 2025
Pada 2025, pemerintah menyalurkan BSU untuk sekitar 17,3 juta pekerja. Besarannya Rp300.000 per bulan untuk bulan Juni dan Juli, dengan anggaran Rp10,72 triliun. Penerimanya pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta atau setara upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota.
Bagian dari Paket Rp29,5 Triliun
Subsidi upah masuk paket bantuan kuartal IV 2026. Total anggaran paket bantuan pangan dan subsidi upah itu mencapai Rp29,5 triliun untuk 33 juta keluarga dan pekerja.

Bantuan Pangan 10 Kilogram
Selain subsidi upah, pemerintah mengonfirmasi bantuan pangan. Bantuan sebesar 10 kilogram untuk tiga bulan itu diserahkan sekali pada Oktober dan Desember. Sasarannya 33.244.408 keluarga penerima manfaat dari desil 1 sampai 4, dengan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.
Kriteria dan Jadwal Masih Dimatangkan
Pemerintah belum merinci syarat penerima maupun tanggal pencairan subsidi upah 2026. Airlangga menyebut pemerintah masih mencocokkan data dengan kementerian terkait agar angka dan jumlah penerima akurat sebelum eksekusi.
Pada skema 2025, calon penerima harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan Kementerian Ketenagakerjaan menjalankan penyalurannya. Pemerintah belum menyatakan apakah aturan yang sama berlaku tahun ini. Pekerja sebaiknya memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka aktif dan memantau pengumuman resmi Kemnaker.
Magang Nasional Berlanjut pada 2027
Airlangga juga menyampaikan bahwa Prabowo berkomitmen melanjutkan program Magang Nasional pada 2027. Pemerintah belum membeberkan rincian program itu dalam rapat.
Jaga Daya Beli di Akhir Tahun
Pemerintah menyiapkan bantuan tunai dan pangan ini agar konsumsi rumah tangga tetap bergerak menjelang tutup tahun. Masyarakat kini menunggu ketentuan teknis dari pemerintah, mulai dari kriteria penerima hingga jadwal pencairan.
M Zul
