Sidoarjo, Wartasembilan.com,- Skandal lahan Lapindo kembali mencuat setelah ahli waris almarhum H. Sabar mengungkap dugaan penjualan diam-diam atas hak kavling miliknya. Kasus ini kini bergulir di Polresta Sidoarjo setelah upaya damai tidak membuahkan hasil.
Awal Bencana dan Hak Kavling
Kasus ini berakar dari tragedi Lumpur Lapindo yang menenggelamkan ribuan rumah warga pada 2006, termasuk milik almarhum Haji Sabar.
Sebagai bentuk kompensasi, pada 2008 PT Minarak Lapindo Jaya menerbitkan data hak atas 11 petak kavling untuk korban. Namun realisasinya tak berjalan mulus.
Hak Tak Tuntas Hingga Korban Meninggal
Hingga Haji Sabar meninggal dunia pada 2020, hak tersebut belum sepenuhnya diterima. Dari total 11 kavling, masih terdapat 3 petak lahan yang belum diserahkan kepada keluarga.
Kondisi ini membuat ahli waris terus memperjuangkan hak yang belum diberikan, meski telah menunggu bertahun-tahun.
Lahan Pengganti Diduga Berpindah Tangan
Permasalahan semakin serius saat lahan pengganti di kawasan Kahuripan Nirwana, Sidoarjo, yang seharusnya menjadi hak korban, diketahui telah dikuasai pihak lain.
Temuan ini memunculkan dugaan bahwa lahan tersebut telah berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemilik sah.

Dumas dan Mediasi Gagal
Pada awal Juni 2025, ahli waris yang dipimpin Hj. Maria bersama anak-anaknya mengajukan DUMAS ke Polresta Sidoarjo. Langkah ini diambil setelah somasi dan mediasi yang difasilitasi kuasa hukum dari LBH LSM LIRA tidak menemukan titik temu.
Pihak PT Minarak Lapindo Jaya dan PT Mutiara Mashur Sejahtera bahkan disebut saling melempar tanggung jawab atas keberadaan lahan tersebut.
Dugaan Penipuan dan Penggelapan
Kuasa hukum ahli waris, Sularto, S.H., menilai skandal lahan lapindo ada indikasi pelanggaran hukum serius dalam kasus ini.
“Diduga terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dalam KUHP lama diatur pada Pasal 378 dan 372, serta KUHP baru pada Pasal 492 dan 486,” tegasnya, Kamis, (30/4/2025).
Ia juga menduga adanya praktik mafia tanah yang menyebabkan hak korban tidak sampai ke tangan yang berhak.
Baca juga: DR. Koen Peduli Kota Malang Tuntaskan Temuan Verifikator STBM
“Saya berharap pihak Kepolisian sebagai bagian pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat bisa menjadi motor keadilan bagi masyarakat yang terdzolimi,” ucapnya.
Ia juga menambahkan, ketidakadilan yang terjadi harus menjadi perhatian serius dan prioritas bagi penegakan hukum dengan tidak tumpul keatas dan tajam kebawah.
Proses Polisi Masih Berjalan
Penyelidikan di Polresta Sidoarjo masih berlangsung. Kasubnit Pidek Ipda Deni menyebut pihaknya sebelumnya telah memanggil sejumlah pihak terkait yang terlibat dalam permasalahan tersebut.
“Kami sudah melakukan pemanggilan, namun saat ini sempat terhambat karena pergantian personel. Kami akan kembali berkoordinasi dan melakukan pemanggilan ulang agar kasus ini segera dapat diputuskan,” ujarnya.
Dorong Penyelesaian Restoratif
Meski telah menempuh jalur hukum, pihak kuasa hukum tetap mendorong penyelesaian melalui restorative justice. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengembalian hak ahli waris tanpa harus melalui proses peradilan panjang.
Ahli waris berharap hak atas lahan yang menjadi milik keluarga dapat segera dikembalikan, setelah bertahun-tahun tanpa kepastian sejak bencana Lapindo terjadi.
Teguh

One thought on “Skandal Lahan Lapindo, Hak Korban Diduga Dijual Diam-Diam”