Jakarta, Wartasembilan.com,- RUU Perampasan Aset kini resmi mencakup 13 jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme penyitaan harta hasil kejahatan. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengumumkan daftar tersebut lewat keterangan tertulis pada Sabtu (29/8/2026) di Jakarta.
Ia menjelaskan, Komisi III menyusun daftar itu setelah menampung masukan para ahli hukum sekaligus membandingkan aturan serupa di sejumlah negara. Langkah ini diambil agar mekanisme perampasan aset berjalan efektif tanpa mengabaikan asas keadilan.
“Komisi III DPR RI saat ini telah memasukkan dalam daftar mengenai tindak pidana yang dapat dikenai Perampasan Aset dalam undang-undang ini,” kata Habiburokhman.
Baca juga: Sidoarjo Dapat Penghargaan Pengelolaan Sampah Nasional
Daftar 13 Tindak Pidana dalam RUU Perampasan Aset
Berdasarkan hasil kajian Komisi III, berikut jenis kejahatan yang masuk cakupan RUU Perampasan Aset:
1.Tindak pidana korupsi
2.Tindak pidana perbankan
3.Tindak pidana perpajakan
4.Tindak pidana perasuransian
5.Tindak pidana kehutanan
6.Tindak pidana lingkungan hidup
7.Tindak pidana pertambangan
8.Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan
9.Tindak pidana narkotika
10.Tindak pidana terorisme
11.Tindak pidana perdagangan orang
12.Penyelundupan manusia
13.Penyelundupan senjata dan amunisi
Daftar ini menunjukkan cakupan RUU tidak hanya menyasar korupsi dan narkotika, tetapi juga kejahatan lain yang dinilai merugikan ekonomi negara secara luas.

Alasan DPR Membatasi Jenis Kejahatan
Pembatasan ini muncul karena RUU Perampasan Aset membuka mekanisme non-conviction based forfeiture (NCB), yakni penyitaan aset tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
Para ahli mengingatkan mekanisme NCB berpotensi menimbulkan persoalan hukum jika diterapkan sembarangan. Karena itu, mereka menyarankan agar kejahatan yang bisa dikenai NCB dibatasi pada tindak pidana bermotif ekonomi, merugikan negara dalam skala besar, atau berdampak serius pada masyarakat.
Habiburokhman menegaskan Komisi III berkomitmen membuat aturan yang proporsional dan berkeadilan bagi semua pihak.
Belajar dari Praktik Negara Lain
Komisi III DPR RI turut mempelajari penerapan perampasan aset di berbagai negara sebelum menyusun daftar tersebut. Singapura, misalnya, menerapkan mekanisme khusus untuk kejahatan narkotika.
Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, dan Belanda juga memiliki skema perampasan aset untuk kejahatan serius tertentu. Amerika Serikat menerapkan civil forfeiture untuk kasus penipuan dan korupsi, sedangkan Inggris dan Australia menggunakan jalur pengadilan khusus untuk perkara besar.
Thailand bahkan merinci daftar panjang kejahatan yang bisa dikenai perampasan aset, mulai dari pemalsuan, penadahan, hingga kejahatan lintas batas negara.
Masukan Masyarakat Tetap Dibuka
Meski daftar 13 tindak pidana sudah disusun, Komisi III DPR RI menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset masih terus bergulir. DPR membuka ruang bagi masyarakat dan pakar hukum untuk memberi masukan tambahan.
Habiburokhman menyebut partisipasi publik menjadi bagian penting agar RUU ini komprehensif dan sesuai kepentingan bangsa. Ia berharap aturan final nantinya dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang terdampak.
Dengan masuknya 13 jenis tindak pidana ini, RUU Perampasan Aset diproyeksikan menjadi instrumen hukum baru untuk memburu harta hasil kejahatan, sekaligus memberi efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi berskala besar.
M Zul
