Malang, Wartasembilan.com,- Putusan MA 4771 K/Pdt/2025 diluruskan oleh Kuasa Hukum Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK), Agung Rizkhi Zaifudhin, A.Md.T, dkk melalui siaran pers yang dirilis di Malang, Kamis, 19 Februari 2026.
Klarifikasi ini disampaikan untuk menanggapi narasi yang dibangun oleh Yoseph Kencoko A. Prasetyo dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dalam pemberitaan owrite.id yang dinilai memuat tafsir keliru terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4771 K/Pdt/2025.
Klarifikasi Atas Narasi Publik
Kuasa Hukum HPK menyatakan perlu meluruskan makna putusan karena telah terjadi manipulasi narasi hukum yang berpotensi menyesatkan publik.
Dalam siaran persnya, Asosiasi Yuris dan Advocacy Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perkara tersebut tidak menyentuh pokok kebenaran materiil, melainkan berhenti pada aspek formil hukum acara.
Makna Putusan Mahkamah Agung (MA)
Putusan Mahkamah Agung Nomor 4771 K/Pdt/2025 menguatkan Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Mlg yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Artinya, Majelis Hakim tidak memutus substansi sengketa.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai terdapat tumpang tindih perkara antara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan sengketa organisasi.
Kedua jenis perkara tersebut memiliki mekanisme penyelesaian yang berbeda sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan.
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang menyebut gugatan HPK memuat dua pokok perkara sekaligus, yakni Perbuatan Melawan Hukum dan sengketa organisasi. Kondisi itu dinilai tidak tepat secara hukum acara perdata.
Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung (MA) yang menilai bahwa gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata berbeda dasar dan tata cara penyelesaiannya dengan sengketa organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Kondisi tersebut menimbulkan tumpang tindih perkara dan menjadi dasar utama sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
Penegasan Judex Juris
Dalam amar putusan kasasi, Judex Juris menilai bahwa perkara sengketa organisasi kemasyarakatan tidak dapat digabungkan dengan perkara perdata umum.
Oleh sebab itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima semata-mata karena persoalan prosedural, bukan karena dalil pokok perkara dinyatakan salah.
Kuasa Hukum HPK menilai putusan ini sering disalahartikan sebagai kemenangan substansial pihak Yoseph Kencoko. Padahal, putusan hanya berhenti pada syarat formil dan tidak pernah menyentuh inti konflik kepemimpinan di tubuh organisasi.
Baca juga: Laka Lantas di Masangan Wetan, Korban Perempuan Luka Parah
Dissenting Opinion Hakim Anggota
Meski gugatan dinyatakan NO, terdapat dissenting opinion dari Hakim Anggota I, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. Dalam pendapat berbedanya, hakim tersebut menilai bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dilakukan pihak Yoseph Kencoko tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Simak juga: https://youtu.be/1EUzzeViIvs?si=C9qKyfmRpDeC5jVF
Hakim menyebut penyelenggaraan Munaslub saat kepengurusan lama masih sah justru menimbulkan dualisme kepemimpinan dan benturan kepentingan. Tindakan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan hukum.
Implikasi Terhadap Legitimasi Organisasi
Kuasa Hukum HPK menegaskan bahwa dissenting opinion tersebut memiliki bobot moral dan yuridis yang penting. Pendapat hakim anggota menunjukkan bahwa secara substansial, tindakan Yoseph Kencoko dan pihaknya bertentangan dengan mekanisme organisasi.
Dengan demikian, meskipun perkara terhenti karena persoalan teknis, terdapat catatan hukum yang menilai Munaslub sebagai tindakan yang melanggar aturan organisasi.
Hal ini, menurut Kuasa Hukum HPK, telah mendelegitimasi klaim kepemimpinan yang dibangun oleh pihak Tergugat.
Sikap Resmi Ketua Umum HPK
Ketua Umum HPK, Dr. Ir. Hadi Prajoko, S.H., M.H., menyatakan bahwa klarifikasi ini penting agar publik tidak terjebak pada narasi sepihak yang dapat berakibat timbul opini-opini liar yang bisa merugikan dirinya dan organisasi.
Sedangkan Agung menegaskan kliennya, yakni Ketua Umum Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, secara yuridis memiliki legalitas hukum organisasi yang sah berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.
Ia juga menyebut bahwa narasi yang dibangun oleh Yoseph Kencoko A. Prasetyo bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi fitnah dan serangan terhadap harkat martabat pimpinan organisasi.
Harapan Kuasa Hukum HPK
Kuasa Hukum HPK berharap klarifikasi ini menjadi rujukan objektif bagi media dan masyarakat. Putusan MA Nomor 4771 K/Pdt/2025 ditegaskan bukan pembenaran atas Munaslub, melainkan murni putusan formil akibat adanya tumpang tindih perkara antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Sengketa Organisasi
Teguh

One thought on “Putusan MA 4771 K/Pdt/2025 Diluruskan Kuasa Hukum HPK”