Sidoarjo, wartasembilan.com,- Pungutan pedagang CFD Sidoarjo harus turun. Bupati Sidoarjo Subandi meminta paguyuban menurunkan tarif dari Rp15 ribu–Rp20 ribu menjadi Rp5 ribu setiap berjualan di kawasan Car Free Day (CFD). Permintaan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan CFD bagi UMKM di Opsroom Sekretariat Daerah Sidoarjo, Kamis (1/10/2026).
“Kita ingin masyarakat bisa menikmati ruang publik, sementara pedagang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berjualan,” kata Subandi.
Alokasi Rp5 Ribu untuk Paguyuban dan Sampah
Subandi mengusulkan pembagian pungutan Rp5 ribu itu. Paguyuban pedagang menerima Rp2 ribu, sedangkan Rp3 ribu dipakai untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan CFD.
Baca juga: STBM Sidoarjo Diverifikasi, Enam Lokus Jadi Sasaran
Ia menegaskan bahwa CFD tidak dibangun untuk kepentingan bisnis. Karena itu, pungutan kepada pedagang harus proporsional agar tidak membebani mereka yang mencari nafkah.
“Car Free Day ini berdiri bukan untuk kepentingan bisnis,” tegasnya.
Menurut Subandi, pungutan tersebut bagian dari pengelolaan internal paguyuban. Pemerintah dan paguyuban perlu membahas penataannya bersama, sehingga kebutuhan operasional tetap terpenuhi tanpa menekan pedagang.
Penjelasan Pedalindo
Perwakilan Paguyuban Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) menjelaskan penggunaan dana Rp15 ribu hingga Rp20 ribu selama ini. Uang itu mereka alokasikan untuk kebersihan dan penanganan sampah. Sebagian lagi menjadi dana sosial bagi anggota yang sakit atau meninggal dunia.
Pedagang Minta Solusi Saat Ramadan
Selain soal tarif, perwakilan paguyuban menyampaikan aspirasi lain. Pemkab menghentikan sementara CFD selama Ramadan, sehingga pedagang kehilangan lapak. Mereka berharap Pemkab Sidoarjo mencarikan solusi.
Tahun sebelumnya, pemerintah memindahkan pedagang ke kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah itu kurang berhasil karena pembeli tidak seramai di CFD kawasan Alun-Alun Sidoarjo dan sekitarnya.

Pengunjung CFD Capai 18.030 Orang
Evaluasi CFD tidak berhenti pada besaran pungutan. Pemerintah juga menghitung beban akibat meningkatnya aktivitas warga di Alun-Alun Sidoarjo, terutama sampah dan penggunaan fasilitas umum.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono menyebut pengunjung CFD bisa mencapai sekitar 18.030 orang. Jumlah itu tidak sebanding dengan petugas kebersihan yang hanya 44 personel.
Petugas dan Armada Terbatas
DLHK menempatkan 20 petugas di area alun-alun dan 24 petugas di kawasan sekitarnya. Setiap pelaksanaan CFD, DLHK juga menyiagakan empat dump truck untuk mengangkut sampah.
Arif menilai pengelolaan CFD tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Pedagang melalui paguyuban, juga masyarakat pengguna ruang publik, perlu ikut menjaga kebersihan.
“Terkait sampah, kami mengarahkan ke TPS3R terdekat. Berapa besarannya silakan. Contoh di TPS Cemengbakalan sebesar Rp5 ribu dengan penanganan sampah yang sudah diolah,” ujarnya.
Usul Pembatasan Pedagang
Arif juga meminta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membatasi jumlah pedagang. Menurutnya, pedagang yang terlalu banyak menambah kerusakan fasilitas umum, seperti tanaman.
“Saat ini kami pasang police line untuk median jalan yang ada. Saya minta bantuan Pak Kadis Koperasi dan UMKM agar pedagang dibuatkan karcis untuk batasan,” katanya.
Kerusakan Fasilitas Umum Rp36,6 Juta
Pemkab Sidoarjo turut mengevaluasi dampak CFD terhadap fasilitas umum. Hasil evaluasi mencatat total kerusakan mencapai Rp36,6 juta.
Median Jalan dan Toilet Umum.
Median Jalan Ahmad Yani mengalami kerusakan senilai Rp28,5 juta, sedangkan median Jalan Gubernur Suryo Rp8,1 juta. Toilet umum juga rusak dan mengalami kelebihan beban penggunaan (overload).
Yeni
