Jakarta, Wartasembilan.com,- Potongan ojol 8 persen ditarget mulai berlaku pada Juni 2026 setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kini bersiap segera memanggil perusahaan aplikasi online guna membahas teknis dan penerapan aturan tersebut.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan jika pemerintah ingin kebijakan itu segera berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam aturan baru tersebut, minimal 92 persen pendapatan perjalanan harus diterima langsung oleh pengemudi ojek online.
“Mudah-mudahan Juni bisa diterapkan,” ujar Afriansyah Noor usai menghadiri Penganugerahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Kemnaker Panggil Aplikator
Afriansyah menegaskan pemanggilan terhadap perusahaan aplikator akan dilakukan dalam waktu dekat. Langkah itu bertujuan menyamakan persepsi sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.
Menurut dia, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 baru diterbitkan pemerintah pada awal pekan ini sehingga diperlukan komunikasi lanjutan dengan seluruh penyedia layanan transportasi daring.
“Ini akan segera kita panggil, karena Perpres-nya sendiri baru keluar kemarin. Insya Allah sesuai arahan Presiden, potongannya 8 persen,” katanya.
Ia menyebut jika hingga kini belum ada perusahaan aplikator yang menyampaikan keberatan secara resmi kepada Kemnaker. Meski demikian, pemerintah membuka ruang dialog agar pelaksanaan aturan itu berjalan lancar.
Afriansyah memastikan komunikasi dengan sejumlah aplikator besar masih berlangsung. Pemerintah ingin memastikan seluruh pihak memahami arah kebijakan yang ditetapkan dalam regulasi baru tersebut.
Baca juga: Presiden KSPSI Klarifikasi Soal Respons Buruh Terhadap MBG
Aturan Baru Dinilai Ringankan Mitra Ojol
Kebijakan pemotongan maksimal 8 persen menjadi perhatian besar para pengemudi ojol dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini potongan aplikator dinilai mereka cukup membebani karena mengurangi penghasilan harian mitra pengemudi.
Melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah menegaskan porsi pendapatan terbesar wajib diterima pengemudi. Dengan skema baru itu, minimal 92 persen pendapatan perjalanan menjadi hak mitra ojol.
Aturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor transportasi digital sekaligus menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara aplikator dan pengemudi.
Selain itu, pemerintah menilai kebijakan ini menjadi langkah awal penataan ekosistem transportasi online agar lebih adil, sehat, dan berkelanjutan di tengah persaingan industri yang semakin ketat.
Komitmen Pemerintah Perbaiki Kesejahteraan Pengemudi
Wacana pembatasan potongan aplikator pertama kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah ingin memastikan pengemudi ojol memperoleh pendapatan lebih layak di tengah kenaikan biaya hidup dan tingginya persaingan transportasi daring.
Pernyataan tersebut kemudian diperkuat melalui penerbitan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang menjadi dasar hukum pengaturan potongan aplikator terhadap mitra pengemudi.
Kemnaker kini menargetkan proses komunikasi dengan seluruh aplikator dapat rampung dalam waktu dekat sehingga aturan potongan ojol 8 persen mulai efektif diterapkan pada Juni 2026.
M. Zul

One thought on “Potongan Ojol 8 Persen Berlaku Juni 2026, Ini Kata Kemnaker”