Sidoarjo, wartasembilan.com;– Normalisasi sungai Wonoayu harus rampung sebelum musim hujan tiba. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan hal itu saat bertemu seluruh kepala desa se-Kecamatan Wonoayu di Opsroom Setda Sidoarjo, Selasa (20/10/2026).
Selain sungai, Subandi juga menyoroti perbaikan saluran air dan penanganan titik rawan genangan.
Kades Wonoayu Sampaikan Persoalan Wilayah
Audiensi ini dihadiri Pj Sekda Sidoarjo Ainur Rahman dan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Moh. Bahrul Amig. Hadir pula Kepala DPUBMSDA, Kepala Dinas P2CKTR, Kepala DLHK, Kepala Dinas PMD, serta Kalaksa BPBD Sidoarjo.
Para kepala desa memaparkan persoalan di wilayah masing-masing agar bisa dicarikan solusi bersama.
Baca juga: Doa Bersama Sidoarjo Peringati Dua Tahun Prabowo-Gibran
Normalisasi Harus Terus Berjalan
Subandi meminta jajarannya segera menindaklanjuti pemeliharaan sungai.
“Normalisasi yang sudah direncanakan harus terus berjalan dan diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan saat musim hujan datang,” tegasnya.
Usulan Desa yang Jadi Perhatian
Sejumlah usulan masuk dalam daftar perhatian bupati:
Normalisasi saluran di Desa Mojorangagung
Normalisasi afvour di Desa Pagerngumbuk dan Desa Ploso
Penanganan titik banjir di Karangpuri
Perbaikan akses dan lingkungan di sejumlah lokasi TPS3R.

OPD Diminta Cek Saluran Sempit
Subandi memerintahkan OPD terkait turun ke lapangan untuk memeriksa saluran sempit yang menghambat aliran air. Bila perlu, OPD langsung melakukan intervensi pembangunan.
“Kalau ada saluran yang perlu dibenahi atau dinormalisasi, segera dicek. Jangan sampai saat hujan turun justru menimbulkan genangan yang mengganggu masyarakat,” ujarnya.
RDTR Jamin Kepastian Lahan
Di luar urusan banjir, Subandi menyinggung sejumlah program strategis. Ia mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penyelesaian persoalan PTSL dan penataan ruang lewat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Pemkab Sidoarjo akan menyesuaikan persoalan pemanfaatan lahan, termasuk lokasi TPS3R dan aset desa, melalui penyusunan RDTR. Karena itu, kepala desa tidak perlu khawatir soal perubahan status lahan yang sedang berproses.
BKK 2027 Naik Jadi Rp600 Juta
Subandi juga membawa kabar baik soal Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pemkab menargetkan BKK naik menjadi Rp600 juta per desa dan kelurahan pada 2027.
“Insya Allah tahun 2027 BKK naik menjadi Rp600 juta per desa dan kelurahan untuk pemerataan pembangunan. Sebagian anggaran itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan prioritas di desa, termasuk penanganan lingkungan dan infrastruktur,” katanya.
Koordinasi Diperkuat
Di akhir audiensi, Subandi meminta camat dan seluruh kepala desa memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait. Dengan begitu, penanganan sungai, saluran dan titik rawan banjir bisa segera berjalan demi keselamatan dan kenyamanan warga.
Yeni
