Komisi A DPRD Sidoarjo Desak Penuntasan Laporan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Desa Mliriprowo

Sidoarjo, Wartasembilan.com,- Komisi A dan Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong penuntasan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran Pemerintah Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik. DPRD meminta Inspektorat, kejaksaan, dan instansi terkait menindaklanjuti laporan secara menyeluruh agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Dorongan itu mengemuka dalam hearing bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mliriprowo di ruang rapat DPRD Sidoarjo, Selasa (13/10/2026). Pembahasan mencakup dugaan penyimpangan anggaran, pembangunan yang belum terealisasi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2026 yang disebut belum ditetapkan.

Hearing dihadiri Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin atau Gus Rizza, Rizal Fuady, S.E., M.Pd.I., anggota Komisi C M. Abud Asyrofi, S.Pd.I., Camat Tarik Muhammad Rofik, S.Sos., M.M., perwakilan Inspektorat Sidoarjo Rudi Jatmiko Setiawan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), perangkat desa, serta anggota BPD. Kepala Desa Mliriprowo, Mamok Widodo, tidak hadir meskipun telah menerima undangan.

Baca juga: Pemakzulan Gibran: PKB Tunggu Salinan Resmi Putusan MK

Gus Rizza Soroti APBDes Belum Ditetapkan

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Gus Rizza, menyayangkan berbagai persoalan yang dilaporkan perangkat desa dan BPD. Menurutnya, persoalan tata kelola pemerintahan desa perlu segera mendapat perhatian, terutama menyangkut administrasi anggaran dan pelayanan kepada masyarakat.

“Laporan dari perangkat desa dan BPD terkait kejanggalan-kejanggalan di Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, ini menjadi keprihatinan bersama, di mana selevel desa APBDes tahun 2026 belum ditetapkan,” ungkap Gus Rizza.

Ia menegaskan, DPRD menghormati proses hukum yang berjalan dan meminta instansi berwenang memeriksa laporan berdasarkan bukti serta ketentuan perundang-undangan. Ia juga mendorong Dinas PMD memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Gus Rizza turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai anggaran yang disebut telah terserap, sementara pembangunan yang diharapkan warga belum terealisasi. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawabannya.

Komisi C Dukung Aspirasi Masyarakat

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M. Abud Asyrofi, S.Pd.I., menyatakan dukungan terhadap masyarakat Mliriprowo yang meminta kejelasan atas laporan dugaan penyimpangan.

Abud menekankan bahwa aspirasi warga tidak boleh berhenti pada pengaduan. DPRD perlu mengawal tindak lanjut laporan agar pihak berwenang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan memberikan kejelasan kepada masyarakat.

“Proses aduan dan laporan dari masyarakat, perangkat desa, dan BPD harus terus dikawal dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh oleh pihak terkait, baik dari Kejaksaan dan Inspektorat sehingga problematik yang terjadi segera terselesaikan,” tegasnya.

Ia berharap proses pemeriksaan berjalan objektif dan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang untuk memperjuangkan keadilan sekaligus memperoleh kepastian atas persoalan yang mereka laporkan.

Inspektorat Jelaskan Perkembangan Berkas

Perwakilan Inspektorat Sidoarjo, Rudi Jatmiko Setiawan, menyampaikan perkembangan dokumen pelimpahan perkara Desa Mliriprowo dari kejaksaan. Ia menjelaskan bahwa Inspektorat telah menyelesaikan penelaahan dokumen dan mengembalikannya kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

Komisi A DPRD Sidoarjo mendesak penuntasan laporan dugaan penyimpangan Desa Mliriprowo, menyoroti APBDes 2026 dan mendorong pemeriksaan menyeluruh.

“Berkas pelimpahan telah selesai kami telaah dan dokumen tersebut telah kami serahkan kembali untuk ditindaklanjuti oleh kejaksaan,” ungkap Rudi.

Perkembangan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam hearing. Namun, status penanganan laporan dan hasil pemeriksaan lebih lanjut tetap perlu merujuk pada keterangan resmi instansi berwenang.

BPD dan Perangkat Desa Sampaikan Keluhan

Ketua BPD Mliriprowo, M. Sobri Jaelani, S.E., mengatakan hearing menjadi kesempatan bagi perangkat desa dan BPD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada DPRD Sidoarjo.

“Apa yang kami sampaikan hari ini adalah bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Mliriprowo kepada DPRD Sidoarjo atas banyaknya dugaan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan Kepala Desa sejak 2023–2026,” ucap Jaelani.

Ia berharap laporan yang telah ditelaah Inspektorat memperoleh tindak lanjut sesuai mekanisme hukum sehingga berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat dapat diperiksa secara menyeluruh.

Sementara itu, Supriadi, salah seorang perangkat Desa Mliriprowo, mengaku belum cairnya tunjangan menyulitkan pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak.

“Dengan tidak diterimanya tunjangan membuat kami para perangkat Desa Mliriprowo kesulitan dalam hal keuangan. Biaya anak sekolah, kebutuhan keluarga serta kebutuhan lainnya terbengkalai,” tegas Supriadi.

DPRD Akan Berkoordinasi dengan Bupati

Persoalan Desa Mliriprowo sebelumnya juga memicu aksi demonstrasi warga yang menuntut realisasi pembangunan gorong-gorong di wilayah Pajaran Utara. Keluhan tersebut menambah tuntutan masyarakat agar pemerintah desa memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran.

Komisi A DPRD Sidoarjo berencana berkoordinasi dengan Bupati Sidoarjo untuk menyampaikan hasil hearing sekaligus mendorong penyelesaian persoalan tersebut.

“Usai hearing hari ini, pihak DPRD Sidoarjo akan berkoordinasi dan menyampaikan hasil kepada Bupati Sidoarjo agar segera ada penyelesaian kasus di Desa Mliriprowo,” pungkas Gus Rizza.

Masyarakat kini menunggu tindak lanjut pemerintah daerah dan instansi berwenang, mulai dari penetapan APBDes 2026, kejelasan tunjangan perangkat desa, realisasi pembangunan, hingga pemeriksaan laporan dugaan penyimpangan. Transparansi dan penanganan sesuai hukum menjadi kunci untuk menjawab tuntutan warga.

Yeni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *