Ketua Umum HPK Klarifikasi Hukum Atas Tuduhan Melanggar HAM

Ketua Umum HPK Dr. Ir. Hadi Prajoko, S.H., M.H. Dituduh PHBI Telah Melanggar HAM

Malang, Wartasembilan.com,- Ketua Umum Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) Pusat, Dr. Ir. Hadi Prajoko, S.H., M.H., melakukan klarifikasi hukum atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang ditujukan kepadanya.

Klarifikasi tersebut disampaikan melalui Asosiasi Yuris dan Advocacy Hak Asasi Manusia sebagai respons atas siaran pers Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).

Distorsi Fakta Putusan MA

Penasehat Hukum Asosiasi Yuris dan Advocacy Hak Asasi Manusia, Agung Rizkhi Zaifudhin, A.Md.T., S.H., dengan tegas menyatakan bahwa narasi yang menyebutkan Ketua Umum HPK Pusat melakukan pelanggaran HAM merupakan bentuk distorsi fakta terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4771 K/Pdt/2025.

Ia menegaskan bahwa Mahkamah Agung tidak pernah menyatakan Dr. Ir. Hadi Prajoko, S.H., M.H. melakukan pelanggaran HAM, kriminalisasi, maupun ancaman terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan.

PBHI Dinilai Salah Menafsirkan Putusan Mahkamah Agung

Asosiasi Yuris dan Advocacy Hak Asasi Manusia menilai PBHI secara tendensius mengonstruksikan Putusan Mahkamah Agung sebagai legitimasi moral untuk menuding pimpinan HPK sebagai pelaku pelanggaran HAM.

Agung mengatakan, dalam amar putusan, MA tidak pernah mempertimbangkan ataupun menyimpulkan ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Ketua Umum HPK Pusat.

“Pelabelan pelanggaran HAM terhadap klien kami merupakan konstruksi sepihak yang tidak berbasis fakta hukum dan melanggar hak atas kehormatan, reputasi, dan martabat,” tegas Agung Rizkhi Zaifudhin kepada awak media pada Sabtu, (7/2/2026).

PBHI juga dinilai gegabah menyimpulkan adanya intervensi negara serta pembiaran penguasaan organisasi secara ilegal tanpa disertai dengan fakta hukum yang dapat diverifikasi.

Narasi Kudeta dan Pelanggaran HAM Dinilai Menyesatkan

Asosiasi Yuris dan Advocacy Hak Asasi Manusia menilai penyebaran opini yang menyebut tindakan Ketua Umum HPK Pusat sebagai kudeta, kriminalisasi, dan pelanggaran HAM merupakan pembelokan fakta hukum yang nyata.

Narasi tersebut dianggap membangun stigma negatif di ruang publik dan mengganggu stabilitas kelembagaan organisasi yang telah dibangun hampir dua dekade.

“Langkah hukum yang ditempuh merupakan upaya perlindungan hukum untuk menjaga, mengamankan, dan menyelamatkan organisasi dari oknum pihak-pihak yang telah menimbulkan kerusakan,” kata Ketua Umum HPK, Hadi Prajoko.

Ia menambahkan bahwa penyebaran fitnah dan fabrikasi opini yang tidak berdasar telah merugikan organisasi secara material maupun immaterial.

Baca juga: Korlantas Polri Serahkan ETLE Mobile ke Polda Kaltim

Rincian Gugatan dan Putusan Pengadilan

Fakta hukum menunjukkan bahwa Yoseph Kencoko A. Prasetyo dkk mengajukan gugatan yang antara lain menuntut agar,

  1. Akta Nomor 2 tanggal 19 Februari 2024 dinyatakan cacat hukum,
  2. Munaslub 2 Maret 2024 dinyatakan sah,
  3. Surat Keputusan pemberhentian pengurus dinyatakan tidak sah.
  4. Menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp300 juta dan immateriil sebesar Rp800 juta.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 17 Februari 2025, baik gugatan konvensi maupun rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu hakim bahkan menyatakan dalam dissenting opinion bahwa Munaslub 2 Maret 2024 tidak memiliki dasar hukum.

Putusan Pengadilan Tegaskan Legalitas Kepengurusan HPK

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 17 Februari 2025, majelis hakim menyatakan gugatan Yoseph Kencoko A. Prasetyo dkk tidak dapat diterima.

Putusan tersebut kemudian dikuatkan Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 4771 K/Pdt/2025 yang diputus pada 1 Desember 2025 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan tersebut menegaskan bahwa:

  1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tanggal 2 Maret 2024 tidak memiliki dasar hukum dan legitimasi yuridis.
  2. Akta Nomor 2 tanggal 19 Februari 2024 sah secara hukum.
  3. Pemberhentian dan pemecatan pengurus yang terlibat Munaslub 2 Maret 2024 oleh Ketua Umum HPK Pusat adalah sah secara hukum.
  4. Kepengurusan HPK di bawah pimpinan Dr. Ir. Hadi Prajoko, S.H., M.H. merupakan kepengurusan yang sah dan memiliki legalitas dari negara dan pemerintah.

Dengan demikian, seluruh tuntutan Yoseph Kencoko A. Prasetyo dkk dinyatakan ditolak secara hukum.

Sengketa Ditegaskan Sebagai Persoalan Internal Organisasi

Asosiasi Yuris dan Advocacy Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa sengketa yang terjadi merupakan persoalan internal organisasi HPK, bukan isu kebebasan beragama atau kepercayaan, apalagi pelanggaran HAM.

Narasi yang telah dibangun seolah-olah menggambarkan telah terjadi serangan terhadap kelompok minoritas Penghayat Kepercayaan dinilai sebagai manipulasi konteks hukum.

Menurut kuasa hukum HPK, justru pihak Yoseph Kencoko A. Prasetyo dkk yang telah melakukan upaya pengambilalihan kepemimpinan secara inkonstitusional.

Mereka dinilai tidak memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana diatur dalam ketentuan internal organisasi, termasuk syarat masa pengabdian lima tahun sebagaimana tercantum dalam AD/ART HPK.

“Tindakan mengambil alih kepemimpinan tanpa mandat, tanpa prosedur, dan tanpa legitimasi organisatoris merupakan bentuk kudeta terhadap Ketua Umum dan Kepengurusan Pusat HPK yang sah,” ujarnya.

Seruan Hentikan Distorsi Informasi Publik

Asosiasi Yuris dan Advocacy Hak Asasi Manusia meminta semua pihak menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak memelintir persoalan hukum menjadi isu pelanggaran HAM tanpa dasar yang sahih.

“Negara hukum berdiri di atas fakta dan putusan pengadilan, bukan narasi sepihak,” tegas Agung, kuasa hukum HPK.

Organisasi HPK menilai jika publik perlu memperoleh informasi yang utuh, objektif, dan berbasis hukum agar tidak terjebak pada framing menyesatkan yang telah tersebar luas di masyarakat.Warsono

Teguh

One thought on “Ketua Umum HPK Klarifikasi Hukum Atas Tuduhan Melanggar HAM”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *