Jakarta, Wartasembilan.com,- Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang menjemput paksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah. Langkah ini akan ditempuh apabila Febrie kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, menyampaikan hal itu di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Ia mengatakan penyidik memiliki dasar hukum untuk mengambil langkah tegas jika panggilan kedua kembali diabaikan.
Dasar Hukum Pasal 28 KUHAP
Rudi menjelaskan, penyidik dapat menghadirkan saksi secara paksa berdasarkan Pasal 28 KUHAP. Ia menegaskan mekanisme itu berlaku bila Febrie tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang bisa diterima.
Rudi menyebut penyidik dengan bantuan pejabat berwenang dapat menghadirkan yang bersangkutan dengan upaya paksa. Pernyataan itu ia sampaikan usai pelantikan Kuntadi sebagai Jampidsus baru.
Hingga siang hari, Febrie belum terlihat mendatangi kompleks Kejaksaan Agung. Padahal, jadwal pemeriksaan tertulis dalam surat panggilan dimulai pukul 09.00 WIB.
Kronologi Ketidakhadiran Febrie
Pemanggilan hari ini merupakan agenda kedua. Sebelumnya, Febrie tidak memenuhi panggilan pertama pada Rabu (22/7/2026) dengan alasan kondisi kesehatan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik memanggil empat saksi sekaligus pada pemeriksaan Rabu lalu. Keempatnya adalah Febrie Adriansyah, Don Ritto, serta dua saksi berinisial NH dan TS.

Selain itu, seorang ahli tindak pidana pencucian uang turut dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari empat saksi tersebut, hanya Febrie dan NH yang tidak hadir. NH bahkan mangkir tanpa memberi keterangan kepada penyidik.
Baca juga: Hotman Paris Resmi Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah
Status Febrie Masih Saksi
Rudi menegaskan status Febrie dalam perkara ini masih sebagai saksi. Ia meminta publik tidak membangun bias seolah status tersebut sudah berubah.Menurutnya, Surat Perintah Penyidikan baru diterbitkan untuk kebutuhan pemeriksaan.
Langkah ini disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 yang mensyaratkan pemeriksaan lebih dulu sebelum penetapan status hukum seseorang.
Rudi menambahkan, kebijakan itu juga mempertimbangkan perkembangan praktik peradilan. Sejumlah putusan praperadilan, kata dia, mengharuskan seseorang diperiksa terlebih dahulu sebelum berstatus tersangka dalam perkara baru.
Sprindik Baru Terkait Barang Bukti
Surat Perintah Penyidikan baru ini diterbitkan menyusul pelimpahan barang bukti emas dan valuta asing bernilai miliaran rupiah. Barang bukti tersebut diserahkan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri kepada Kejaksaan Agung.
Penyidik memastikan proses hukum terhadap Febrie akan terus berjalan meski sempat terkendala ketidakhadiran pada pemeriggilan pertama. Kejagung juga menyatakan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan bila upaya paksa belum diperlukan.
Kejaksaan Agung memastikan penanganan kasus ini tetap mengacu pada prosedur hukum yang berlaku. Publik pun menanti kelanjutan pemeriksaan terhadap eks Jampidsus tersebut dalam beberapa hari mendatang.
M Zul
