Amerika Serikat, Wartasembilan.com,- Iming-iming Trump berupa cek dividen tarif senilai 2.000 dolar AS atau sekitar Rp33 juta per orang kembali mencuat menjelang pemilu sela (midterm election) Amerika Serikat pada November 2026.
Iming-Iming Presiden Donald Trump menyebut dana tersebut bersumber dari penerimaan tarif impor yang telah dipungut pemerintahannya sepanjang tahun.
Trump menyampaikan rencana ini dalam beberapa kesempatan, termasuk saat menjawab pertanyaan wartawan di Air Force One dan Oval Office Kamis (10/9/2026).
Baca juga: Demo Parkir Digital, Eri Tegaskan Uang Bukan Milik Pribadi
Ia menargetkan pencairan dividen berlangsung pertengahan 2026, bersamaan dengan momentum kampanye Partai Republik mempertahankan mayoritas di Kongres.
Janji Dividen Muncul di Tengah Tekanan Elektoral
Rencana pembagian dividen pertama kali diunggah Trump lewat Truth Social pada awal November 2025, sebelum akhirnya ia tegaskan ulang dalam sejumlah pertemuan resmi. Trump beralasan Iming-Iming penerimaan tarif dari mitra dagang AS sudah mencapai ratusan miliar dolar, sehingga sebagian layak dikembalikan kepada rakyat.
“Kita akan memberikan dividen yang bagus kepada rakyat, selain mengurangi utang,” kata Trump dalam rapat kabinet awal Desember 2025.

Penegasan itu muncul di saat popularitas Trump menurun dan Partai Republik menghadapi tekanan berat jelang pemilu sela. Ketua Komite Kongres Partai Republik, Richard Hudson, bahkan menyebut kebijakan tarif sebagai “faktor positif” bagi partainya di pemilu mendatang.
Nominal dan Syarat Penerima Dividen
Dividen tarif direncanakan menyasar warga berpenghasilan rendah hingga menengah, dengan kemungkinan batas pendapatan tertentu agar kelompok kaya tidak ikut menerima. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pencairan dana ini tetap membutuhkan persetujuan legislasi dari Kongres, bukan sekadar keputusan sepihak presiden.
Data Departemen Keuangan AS mencatat penerimaan tarif sepanjang 2025 mencapai lebih dari 200 miliar dolar AS. Namun angka tersebut dinilai masih jauh dari cukup untuk membiayai dividen bila dibagikan ke seluruh warga AS secara merata.
Skema Pembayaran Belum Final
Bessent menyebut opsi pencairan dividen tidak selalu berbentuk cek tunai, melainkan bisa juga berupa potongan pajak atau rebate. Ketidakpastian skema ini menunjukkan rencana dividen belum sepenuhnya matang meski sudah berulang kali disampaikan Trump ke publik.
Kritik dari Lembaga Pengawas Anggaran
Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) memperingatkan kebijakan dividen tarif berisiko membebani defisit anggaran federal. Lembaga itu memproyeksikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto AS bisa naik signifikan apabila dividen dibayarkan setiap tahun.
Menurut simulasi CRFB, biaya program dividen berpotensi mencapai hampir dua kali lipat dari total pendapatan tarif yang berhasil dikumpulkan pemerintah. Kondisi ini memunculkan keraguan apakah janji tersebut benar-benar dapat direalisasikan sebelum pemilu sela berlangsung.
Dinilai Sarat Muatan Politik
Sejumlah analis menilai waktu pengumuman dividen tak lepas dari kepentingan elektoral. Selain untuk menarik simpati pemilih kelas menengah, janji ini juga disebut sebagai upaya menekan Mahkamah Agung yang tengah menguji legalitas kebijakan tarif Trump.
Jika pengadilan membatalkan sebagian tarif tersebut, rencana dividen otomatis terancam batal atau tertunda. Meski begitu, Trump tetap optimistis kebijakan tarifnya akan membantu Partai Republik meraih kemenangan besar dalam pemilu sela November mendatang.
M Zul
