Jakarta, Wartasembilan.com,- Bareskrim Tetapkan 72 Tersangka Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) resmi ditetapkan Bareskrim Polri. Penetapan ini merupakan hasil penanganan 89 laporan polisi yang tersebar di sembilan wilayah kepolisian daerah di Sumatera dan Kalimantan.
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni mengumumkan hal tersebut dalam konferensi pers di Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026). Ia menyebut para tersangka merupakan pelaku perorangan yang tersebar di sembilan Polda, yakni Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara.
Modus Bakar Lahan demi Kebun Sawit Murah
Irhamni menjelaskan, mayoritas tersangka sengaja membakar lahan untuk membuka area perkebunan. Cara ini dipilih karena biaya operasionalnya jauh lebih murah dibanding pembukaan lahan secara manual. Selain menghemat biaya, abu hasil pembakaran dinilai pelaku dapat menyuburkan tanah sehingga cocok ditanami sawit.
Baca juga: Polrestabes Surabaya Selesaikan 186 Laporan Kasus
Polisi memperkuat dugaan ini lewat barang bukti yang disita, termasuk enam batang bibit sawit. Secara keseluruhan, tim penyidik mengamankan 35 korek api, dua jeriken solar 10 liter, botol berisi Pertalite dan minyak tanah, 21 parang, dua kapak, satu cangkul, dua unit mesin gergaji (senso), serta puluhan batang kayu dan sampel tanah bekas terbakar.
Total Lahan Terbakar Capai Seribu Hektare
Berdasarkan data yang dipaparkan, total lahan yang terbakar di sembilan wilayah tersebut mencapai 1.006,67 hektare dengan 5.012 titik api yang telah terverifikasi. Polda Riau mencatat jumlah tersangka terbanyak, yakni 35 orang dari 32 laporan polisi dan 1.201 titik api. Sebanyak 30 perkara sudah naik ke tahap penyidikan, sementara dua lainnya masih dalam penyelidikan.
Polda Sumatera Selatan menyusul dengan 15 tersangka dari 618 titik api, Polda Jambi menetapkan 8 tersangka dari 64 titik api, dan Polda Kalimantan Tengah menetapkan 11 tersangka dari 203 titik api. Sementara itu, Polda Kalimantan Barat mencatat 2.282 titik api dari 18 laporan polisi, namun belum ada tersangka yang ditetapkan karena sembilan laporan telah dilimpahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Polisi Telusuri Dugaan Keterlibatan Korporasi
Irhamni menegaskan, penyidik tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan. Bareskrim Polri juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang menyuruh, mendanai, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas pembakaran, baik individu maupun korporasi.
“Baik korporasi ataupun individu akan kami lakukan pengejaran dan lakukan penegakan hukum secara tegas,” ujar Irhamni.
Ia menambahkan, pengakuan tersangka bukan satu-satunya dasar penetapan status hukum. Penyidik tetap mengandalkan alat bukti dari olah tempat kejadian perkara, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti, hingga penelusuran transaksi keuangan untuk memastikan ada tidaknya aliran dana dari pihak korporasi.
Pola Penebangan Sebelum Pembakaran
Dari hasil pemeriksaan sejumlah tersangka dan saksi di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, penyidik menemukan pola serupa. Pelaku biasanya menebang pohon terlebih dahulu tiga hingga empat bulan sebelum lahan dibakar, kemudian sisa vegetasi dibakar untuk mempermudah proses pembukaan lahan.
Irhamni menyebut pembakaran yang disengaja jauh lebih sulit dikendalikan dibanding kebakaran akibat faktor alam, karena api yang sengaja dinyalakan cenderung meluas secara masif, terutama saat kemarau panjang.
Dijerat Multi-Pasal Pidana
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana sekaligus, mulai dari Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait kebakaran hutan dan lahan.
Irhamni menegaskan penegakan hukum ini menjadi bagian dari komitmen Polri menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberi efek jera agar praktik pembakaran lahan tidak terulang selama musim kemarau.
“Alasan apa pun, alasan ekonomi, mudah, dan sebagainya, itu tetap tolong jangan dilakukan pembakaran di saat-saat seperti ini,” tegasnya.
Proses penyelidikan dan penyidikan di sembilan Polda tersebut, kata Irhamni, masih terus berjalan dengan asistensi langsung dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri untuk memastikan penanganan perkara berlangsung profesional.
M Zul
