
Sidoarjo, wartasembilan.com – Arogansi Kepala Desa Gemurung kembali menjadi sorotan publik. Warga Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, secara terbuka mengeluhkan sikap Kepala Desa yang dinilai arogan dan tidak kooperatif saat diminta memberikan penjelasan terkait sejumlah program desa yang tercantum dalam anggaran, namun diduga tidak memiliki wujud maupun realisasi di lapangan.
Warga Pertanyakan Program Tak Berwujud
Keluhan tersebut mencuat dalam forum pertemuan warga yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam forum itu, sejumlah masyarakat mempertanyakan program-program desa yang tercatat dalam dokumen anggaran dengan nilai tertentu, namun tidak terlihat hasil fisik, aktivitas pelaksanaan, maupun manfaat langsung di lapangan.
Warga menyampaikan pertanyaan dengan harapan mendapatkan klarifikasi terbuka dari Pemerintah Desa. Mereka menilai transparansi anggaran desa merupakan hak publik sekaligus kewajiban pemerintah desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Namun, alih-alih memperoleh penjelasan, forum tersebut justru diwarnai ketegangan. Kepala Desa Gemurung, H. Buwono Basyuni, disebut merespons pertanyaan warga dengan nada tinggi dan sikap yang dinilai tidak mencerminkan keterbukaan seorang pejabat publik.
Respons Keras Kepala Desa Tuai Kecaman
Salah satu perwakilan warga, Yalin, menyampaikan bahwa dirinya telah berupaya menyampaikan pertanyaan secara persuasif dan sopan. Ia menegaskan, tujuan warga semata-mata untuk memahami kejelasan program desa agar tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.
Namun, respons yang diterima justru memicu kekecewaan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Gemurung disebut melontarkan pernyataan bernada keras, “Nek aku gak gelem jawab kate lapo? Laporno ae ben inspektorat seng merikso. Kalau aku gak mau jawab lantas mau apa? Laporkan saja biar inspektorat yang memeriksa.”
Pernyataan itu sontak memicu reaksi negatif dari warga. Mereka menilai ucapan tersebut tidak etis, tidak solutif, dan berpotensi memperkeruh hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Tuntutan Transparansi dan Ancaman Jalur Hukum
Warga menilai, seorang kepala desa seharusnya mampu memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat, terutama terkait mekanisme pengelolaan anggaran, alur pengaduan, serta prosedur administrasi desa. Sikap defensif dan menutup diri dinilai hanya akan memperkuat dugaan adanya persoalan dalam tata kelola desa.
“Warga hanya ingin tahu dan paham. Kalau memang ada mekanisme tertentu, seharusnya dijelaskan dengan baik, bukan malah bersikap arogan,” ujar salah satu warga lainnya.
Akibat respons tersebut, kekecewaan warga semakin memuncak. Mereka menilai jawaban kepala desa tidak menjawab substansi persoalan dan justru menghindar dari tanggung jawab moral sebagai pemimpin.
Warga menyatakan, apabila dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi resmi dan keterbukaan dari Pemerintah Desa Gemurung, puluhan warga siap menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Desa Belum Beri Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Gemurung belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan arogansi dan dugaan program desa yang tidak terealisasi. Sikap diam ini dinilai warga berpotensi memperbesar ketidakpercayaan publik.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik dalam pemerintahan desa. Ketertutupan dan sikap defensif bukan hanya berisiko secara hukum, tetapi juga dapat memicu dampak sosial berupa renggangnya hubungan antara pemerintah desa dan warganya. (Akb)
