APBDes Gemurung Dipertanyakan, Kades Dinilai Bungkam Kepada Warga

Sidoarjo, wartasembilan.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 di Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, mulai terkuak setelah warga menilai pemerintah desa bersikap tidak transparan dan cenderung menutup diri saat dimintai penjelasan terkait kegiatan yang dibiayai uang negara tersebut.

Kecurigaan warga mencuat setelah ditemukan sejumlah kegiatan yang tercantum dalam dokumen APBDes 2023 namun tidak tampak realisasinya di lapangan.

Yalin, salah satu warga Desa Gemurung, menegaskan bahwa indikasi kejanggalan tersebut bukan asumsi semata, melainkan hasil pengamatan langsung terhadap program desa yang seharusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami melihat ada kegiatan yang dianggarkan, tapi faktanya tidak jelas wujudnya. Sebagai warga, kami berhak tahu laporan pertanggungjawaban agar semuanya terang dan tidak menimbulkan dugaan,” tegas Yalin.

Pernyataan itu memperkuat tuntutan warga agar pemerintah desa membuka dokumen LPJ APBDes 2023 secara terbuka.

Upaya klarifikasi langsung ke Balai Desa Gemurung justru berujung kekecewaan. Warga menyebut Kepala Desa Gemurung, H. Buwono, menolak memberikan penjelasan secara terbuka.

Dalam pertemuan tersebut, kepala desa disebut melontarkan pernyataan, “Nek aku gak gelem jawab, kate lapo,” yang dinilai bertolak belakang dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Transparansi Dipertanyakan, Janji Klarifikasi Menguap
Sikap tersebut dinilai mencederai kewajiban pemerintah desa dalam menyampaikan laporan penggunaan anggaran negara kepada publik. Padahal, transparansi APBDes menjadi fondasi utama kepercayaan warga terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Ironisnya, Kepala Desa Gemurung sempat menjanjikan forum klarifikasi pada Selasa, 27 Januari 2026. Namun hingga kini, forum tersebut tak kunjung digelar. Warga mengaku tidak menerima undangan resmi maupun pemberitahuan lanjutan, sehingga janji klarifikasi dinilai hanya sebatas ucapan tanpa realisasi.

Keresahan serupa disampaikan Ubi, warga Desa Gemurung lainnya. Ia menegaskan bahwa tuntutan warga tidak bermuatan politis maupun kepentingan pribadi. “Kami tidak menuduh macam-macam. Kami hanya ingin transparansi. Kalau memang bersih, kenapa harus ditutup-tutupi?” ujarnya lugas.

Situasi ini mendorong warga mendesak aparat penegak hukum, inspektorat daerah, serta instansi pengawas keuangan desa untuk turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan APBDes 2023 Desa Gemurung.

Desakan Pengawasan dan Dampak Sosial
Warga berharap tidak ada pembenaran sepihak atau perlindungan melalui birokrasi yang sarat kepentingan. Mereka menuntut setiap rupiah APBDes dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka demi menjaga marwah pemerintahan desa.
“Benarkan yang wajib dibenarkan. Jangan jadikan jabatan sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban,” pungkas salah satu warga. Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Gemurung belum memberikan klarifikasi resmi, kondisi yang berpotensi memperlebar jarak kepercayaan antara warga dan pemerintah desa serta memicu dampak sosial berkepanjangan jika tidak segera ditangani.

One thought on “APBDes Gemurung Dipertanyakan, Kades Dinilai Bungkam Kepada Warga”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *