Jakarta, Wartasembilan.com,- Anggaran BGN 2027 resmi dipastikan sebesar Rp240 triliun oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kepastian ini disampaikan untuk meluruskan simpang siur angka Rp480 triliun yang sempat beredar di masyarakat terkait pos anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Purbaya menegaskan hal tersebut di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (20/8/2026). Ia menyebut kemungkinan ada kesalahan penulisan di sejumlah pemberitaan sehingga muncul angka yang berbeda dari data resmi pemerintah.
“Rp240 triliun yang betul. Saya nggak tahu mungkin ada salah ketik di mana, saya cek ya. Saya cek, tapi angkanya yang betul Rp240 triliun,” ujar Purbaya.
Baca juga: Yuwanky Bandar Narkoba Batam Diburu Bareskrim ke Singapura
Angka Resmi dalam RAPBN 2027
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa anggaran Rp240 triliun tersebut menyasar sekitar 60,6 juta hingga 72,1 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alokasi ini merupakan bagian dari total anggaran fungsi pendidikan 2027 yang mencapai Rp820,9 triliun, atau setara sekitar 29,23 persen dari keseluruhan pos pendidikan.
Dibandingkan tahun sebelumnya, alokasi BGN pada 2027 justru mengalami penurunan. Pada APBN 2026, BGN memperoleh anggaran Rp268 triliun. Meski turun, BGN tetap menempati posisi teratas sebagai kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar di RAPBN 2027, mengalahkan Kementerian Pertahanan yang mendapat Rp189 triliun dan Kepolisian RI sebesar Rp139,2 triliun.
Rincian Program BGN
Secara teknis, anggaran BGN 2027 terbagi ke dalam dua program utama. Program Dukungan Manajemen memperoleh Rp7,4 triliun, sementara Program Pemenuhan Gizi Nasional mendapat porsi jauh lebih besar, yakni Rp232,7 triliun. Porsi terbesar ini digunakan untuk membiayai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Kemenkeu Perkuat Pengawasan
Selain memastikan angka anggaran, Purbaya juga menegaskan Kementerian Keuangan akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program MBG. Kemenkeu memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang tersebar hingga tingkat kabupaten/kota.
Purbaya menyebut jajaran Kanwil DJPb di daerah telah melakukan survei langsung ke SPPG untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan MBG di lapangan. Menurutnya, kehadiran DJPb bukan sekadar menempatkan perwakilan, melainkan menjalankan fungsi pengawasan aktif hingga tingkat dua di seluruh provinsi.
“Bukan taruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek SPPG yang ada di sana,” kata Purbaya.
Sorotan Ekonom soal Realisasi
Di luar soal besaran alokasi, ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada besaran anggaran. Ia mencatat realisasi belanja BGN dalam dua tahun terakhir masih berada di bawah target alokasi yang ditetapkan.
Awalil menyebut posisi anggaran terbesar dalam RAPBN tidak otomatis mencerminkan realisasi belanja yang optimal. Ia mencontohkan pola serupa juga terjadi pada Kementerian Pertahanan, yang realisasi belanjanya pada 2025 dan 2026 justru melampaui alokasi awal, kebalikan dari pola yang terjadi pada BGN.
Konteks Anggaran Pendidikan 2027
Selain MBG, anggaran pendidikan 2027 senilai Rp820,9 triliun juga dialokasikan untuk sejumlah program lain. Program Indonesia Pintar (PIP) mendapat jatah bagi 22,1 juta siswa, sementara Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menyasar 1,1 juta mahasiswa.
Pemerintah turut menganggarkan dana untuk pembangunan tujuh sekolah unggul Garuda, renovasi 12.215 unit sekolah dan madrasah, pembangunan 100 sekolah rakyat baru, serta operasional museum dan taman budaya di berbagai daerah.
Dengan klarifikasi resmi dari Menkeu Purbaya, angka Rp240 triliun kini menjadi rujukan pasti anggaran BGN dalam RAPBN 2027, sekaligus menutup polemik seputar simpang siur angka Rp480 triliun yang sempat ramai dibicarakan publik.
M Zul
