Sulawesi, Wartasembilan.com,- Aipda S ditahan Polres Buton setelah diduga melakukan kekerasan seksual sebanyak dua kali terhadap seorang pemilik warung makan berinisial N. Polisi menangkap anggota Polsek Lapandewa itu hanya tiga jam setelah korban melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Buton.
Wakapolres Buton Kompol Yulianus mengungkapkan, jajarannya langsung bergerak begitu menerima laporan resmi dari korban. Tim penyidik kemudian mengamankan Aipda S yang menjabat Kanit Provos Polsek Lapandewa tanpa menunggu waktu lama.
Kronologi Kejadian
Peristiwa ini bermula ketika Aipda S mendatangi warung makan milik korban yang saat itu sudah tutup. Ia memaksa korban membuka pintu dengan dalih hendak membeli makanan.
Baca juga:384 ASN Mundur Tanpa Pensiun, BKN Buka Fakta
Namun, alih-alih memesan makan, Aipda S justru menarik tangan korban dan memaksanya melakukan hubungan badan. Kasi Humas Polres Buton Iptu Anwar membenarkan kronologi tersebut saat dikonfirmasi awak media Jum’at (14/8/2026).
Hasil penyelidikan awal menunjukkan aksi tersebut tidak hanya terjadi satu kali. Penyidik mencatat dugaan kekerasan seksual berlangsung dua kali pada dini hari, yakni tanggal 20 Juli dan 23 Juli 2026, masing-masing sekitar pukul 02.00 Wita.

Proses Hukum Berlapis
Korban resmi melaporkan kejadian ke SPKT Polres Buton pada Jumat, 7 Agustus 2026 sekitar pukul 11.00 Wita. Petugas di markas kepolisian yang berlokasi di Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, langsung menindaklanjuti laporan tersebut.
Tim penyidik hanya membutuhkan waktu tiga jam untuk mengamankan terduga pelaku sejak laporan diterima. Kompol Yulianus menegaskan kecepatan penanganan ini mencerminkan komitmen institusi menindak anggota yang melanggar hukum.
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Buton kemudian melakukan serangkaian penyelidikan hingga menggelar perkara. Kasat Reskrim Polres Buton AKP Narton Hafala menyatakan proses tersebut membawa kasus naik ke tahap penyidikan.
Penyidik akhirnya menetapkan Aipda S sebagai tersangka setelah menemukan bukti kuat dugaan kekerasan seksual. Polisi memutuskan menempatkan Aipda S di ruang tahanan Polres Buton atas perintah langsung Kapolres.
Kompol Yulianus menjelaskan bahwa kasus ini diproses melalui dua jalur hukum sekaligus. “Yang bersangkutan kami sidik dengan dua tindak pidana, yakni kode etik di Propam dan pidana umum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Buton,” ujarnya.
Dua Jalur Sanksi Menanti
Selain menghadapi proses pidana umum, Aipda S juga akan menjalani pemeriksaan Propam terkait dugaan pelanggaran kode etik kepolisian. Kedua proses ini berjalan secara paralel dan tidak saling menggantikan.
Polisi memastikan korban dan sejumlah saksi telah diperiksa selama proses penyidikan berlangsung. Langkah ini diambil untuk memperkuat berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap selanjutnya.
Kasi Humas Polres Buton menegaskan pihaknya menyelidiki kasus ini secara terbuka dan profesional. Setiap anggota Polri yang terbukti melanggar, baik secara etik maupun pidana, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Kasus ini menambah daftar dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum anggota kepolisian di wilayah Sulawesi Tenggara. Publik kini menanti kelanjutan proses hukum terhadap Aipda S di Polres Buton.
M Zul
