BIMA NTB – wartasembilan.com Guru dan wali murid tolak rencana penggunaan lahan sekolah untuk pembangunan Koperasi Merah Putih. Penolakan muncul karena proyek tersebut dinilai mengganggu fasilitas pendidikan dan aktivitas belajar siswa.
Penolakan itu terjadi setelah muncul informasi penggunaan area sekolah untuk pembangunan koperasi desa di sejumlah wilayah. Guru, siswa, dan wali murid meminta pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut agar dunia pendidikan tidak dirugikan.
Salah satu kasus yang ramai menjadi perhatian publik terjadi di SMP Negeri 2 Monta, Kabupaten Bima. Dewan guru bersama komite sekolah menyampaikan keberatan atas rencana pembangunan Koperasi Merah Putih di area sekolah.
Pihak sekolah menilai lahan tersebut masih dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas pendidikan. Sekolah sebelumnya telah merencanakan pembangunan lapangan olahraga dan ruang kegiatan siswa di lokasi tersebut.
Guru dan Komite Sampaikan Penolakan
Guru dan komite sekolah menegaskan mereka tidak menolak program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, mereka meminta pembangunan koperasi tidak menggunakan aset pendidikan yang masih aktif dipakai siswa.
Guru dan wali murid juga meminta pemerintah daerah membuka dialog dengan pihak sekolah sebelum mengambil keputusan terkait penggunaan lahan. Langkah itu dianggap penting agar tidak memicu polemik berkepanjangan di lingkungan pendidikan.
Baca juga: DOBRAK Jatim Pilih Tidak Ikut Turun Aksi Demo Ojol
Sejumlah wali murid ikut menyampaikan keberatan. Mereka khawatir aktivitas belajar siswa terganggu apabila sebagian area sekolah dialihkan menjadi bangunan koperasi.
“Sekolah harus menjadi prioritas utama karena menyangkut masa depan anak-anak,” ujar salah satu wali murid dalam forum komite sekolah.
Viral di Media SosialKasus tersebut turut menjadi perbincangan di media sosial. Video penolakan guru dan siswa tersebar luas dan mendapat respons beragam dari masyarakat.
Banyak netizen mendukung sikap sekolah yang mempertahankan fasilitas pendidikan. Sebagian lainnya meminta pemerintah mencari lokasi alternatif untuk pembangunan Koperasi Merah Putih agar tidak menimbulkan konflik.
Pengamat pendidikan menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam menggunakan aset sekolah untuk kepentingan lain. Menurut mereka, fasilitas pendidikan memiliki fungsi jangka panjang yang harus dijaga.
Pemerintah Diminta Cari Solusi
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi terbaik tanpa merugikan dunia pendidikan. Dialog terbuka dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kesalahpahaman antara sekolah dan pihak terkait.
Selain itu, transparansi penggunaan aset publik juga dianggap perlu agar setiap kebijakan dapat diterima masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, program pembangunan dan kebutuhan pendidikan diharapkan bisa berjalan seimbang.
Penolakan guru dan murid terhadap penggunaan lahan sekolah menjadi pengingat bahwa fasilitas pendidikan tetap harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
M. Zul

One thought on “Guru dan Wali Murid Tolak Sekolah Jadi Koperasi”