Sidoarjo, Wartasembilan.com,- Musdes Desa Mliriprowo kini menjadi harapan warga untuk mengakhiri polemik pemerintahan yang berlarut sejak Agustus 2025. Masyarakat Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, menunggu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera menggelar forum itu guna membahas hu tuntutan agar Kepala Desa Mamok Widodo lengser.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo turun tangan menangani persoalan ini. Sekretaris Daerah (Sekdakab) Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman menemui warga secara langsung untuk menyerap informasi dan memfasilitasi penyelesaian.
Pertemuan Dihadiri Unsur Pemkab dan DPRD
Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka adalah Ketua BPD Mliriprowo Jaelani, Camat Tarik Muhammad Rofik, dan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin, yang akrab disapa Gus Rizza. Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M. Abud Asyrofi juga datang. Inspektorat diwakili Rudi Jatmiko Setiawan, sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Bagian Hukum turut mendampingi.
Baca juga: Upacara Hari Santri Sidoarjo 2026, Ini Pesan Ketua DPRD
Kepala Desa Mamok Widodo tidak menghadiri pertemuan. Ia hanya menitipkan sebuah surat, lalu pejabat menunjukkannya kepada Sekdakab Sidoarjo.
Sekdakab: Masalah Sudah Berkali-kali Dirapatkan
Ainur Rahman menegaskan bahwa kehadirannya merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai proses pelaporan sudah berjalan dan pemda telah membahas hu masalah ini berulang kali.
“Permasalahan yang terjadi sejak Agustus 2025 telah melalui berbagai proses pelaporan dan telah dirapatkan kesekian kalinya di Pemda. Sebagai tanggung jawab maka saya hadir bertatap muka langsung untuk mendapatkan informasi dari masyarakat. Harapannya masalah segera selesai,” ungkapnya.
Tiga Pesan Bupati untuk Warga
Ainur Rahman juga menyampaikan tiga pesan Bupati Sidoarjo:
1.Warga menjaga kedamaian, kerukunan, persatuan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
2.Persoalan tidak boleh menghambat pemerintahan desa, dan pelayanan publik harus tetap berjalan.
3.Seluruh pihak membuka ruang dialog dan mencari solusi lewat mekanisme yang sesuai aturan.
“Kami hadir saat ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sini,” ujarnya.
Gus Rizza Minta Proses Ikuti Aturan
Gus Rizza mendorong penyelesaian persoalan ini lewat jalur yang berlaku. Ia menilai penanganan pengaduan warga membutuhkan tindak lanjut yang jelas, sekaligus memastikan roda pemerintahan desa tetap berputar.
Setiap langkah, menurutnya, harus berpijak pada peraturan perundang-undangan agar memiliki dasar dan kepastian hukum. Aspirasi warga soal kepemimpinan kepala desa pun wajib ditangani serius melalui prosedur yang sah. Tuntutan masyarakat tidak otomatis berujung pemberhentian, melainkan harus diproses oleh pihak berwenang sesuai ketentuan.
BPD Diharapkan Segera Agendakan Musdes
Pihak-pihak yang hadir berharap Jaelani selaku Ketua BPD segera menjadwalkan musyawarah desa. Forum ini mempertemukan BPD, pemerintah desa, dan warga untuk menyampaikan pandangan, membahas masalah, dan mencari jalan keluar secara terbuka.
Musdes juga diharapkan melahirkan rumusan tindak lanjut yang jelas, dengan tetap menghormati kewenangan BPD dan prosedur hukum. Proses yang jelas penting agar persoalan yang sudah berbulan-bulan tidak terus berlarut dan mengganggu pelayanan warga.

Kini masyarakat menanti langkah konkret BPD setelah bertemu jajaran Pemkab Sidoarjo, DPRD, pemerintah kecamatan, dan instansi terkait.
APBDes 2026 Belum Ditetapkan
Polemik ini berjalan beriringan dengan belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2026. Akibatnya, anggaran pembangunan desa belum bisa cair sesuai rencana.
Jika kebuntuan berlanjut, program pembangunan dan kegiatan desa berpotensi makin terhambat. Karena itu, penyelesaian yang jelas dan sesuai aturan sangat diperlukan agar pemerintahan desa kembali normal dan kebutuhan warga terlayani.
Pemerintah desa, BPD, dan pihak terkait diharapkan segera bergerak. Proses penyelesaian juga perlu memberi kepastian kepada warga tentang tata kelola pemerintahan dan kelanjutan program desa.
Menunggu Langkah Nyata BPD
Musdes menjadi forum penting untuk mempertemukan aspirasi warga dengan mekanisme pemerintahan yang berlaku. Tuntutan penurunan kepala desa tetap harus melewati jalur hukum dan administrasi. Sementara itu, warga menunggu aksi nyata BPD Mliriprowo agar polemik sejak Agustus 2025 segera tuntas.
M Zul
