Pemakzulan Gibran: PKB Tunggu Salinan Resmi Putusan MK

Jakarta, Wartasembilan.com,- Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka belum menjadi sikap resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB masih menunggu dan mengkaji salinan resmi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara utuh. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyampaikan hal itu di DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2026).

PKB Belum Ambil Sikap Resmi

Khozin menegaskan partainya belum menentukan posisi. PKB masih mengkaji dan mengkalkulasi salinan putusan MK atas perkara yang diajukan Denny Indrayana. Ia menyebut putusan itu baru keluar beberapa hari lalu, sehingga partainya butuh waktu mempelajari isinya.

Khozin juga merujuk pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. DPR RI masih menunggu salinan resmi putusan MK sebelum melakukan kajian dan kalkulasi. Menurut Khozin, PKB akan menyampaikan sikapnya setelah kajian selesai.

Baca juga: Suyudi Geser 6 Wakapolda, Anak Mantan Kapolri Ikut Dimutasi

Latar Belakang Putusan MK

Wacana ini muncul setelah MK membacakan putusan pada Selasa (6/10/2026). Ketua MK Suhartoyo menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Perkara itu menyangkut syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Putusan “tidak dapat diterima” berarti MK tidak menilai pokok perkara. Putusan itu membuat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat Gibran.

Penggugat Datangi DPR, DPD, dan MPR

Para penggugat tidak berhenti di situ. Kelompok yang dipimpin Denny Indrayana bersama kuasa hukumnya, Refly Harun, berencana membawa putusan MK ke DPR, DPD, dan MPR. Mereka juga ingin menemui partai politik untuk mengetahui sikap masing-masing.

Pemakzulan Gibran belum jadi sikap PKB. Partai ini menunggu salinan resmi putusan MK sebelum menentukan langkah soal wacana tersebut.

Refly menilai DPR memegang pintu pertama pemakzulan. Ia menyebut DPR berwenang menginisiasi proses tersebut. Rencana audiensi itu belum berarti proses pemakzulan dimulai.

Pansus Dinilai Mungkin Dibentuk

Khozin turut menyinggung kemungkinan pembentukan panitia khusus (pansus). Menurutnya, MK sudah menyampaikan bahwa pembentukan pansus dimungkinkan secara regulasi. Kajian atas salinan putusan menjadi bahan pertimbangan bila usulan pansus muncul di DPR.

PKB Jaga Komitmen hingga 2029

Meski wacana pemakzulan menguat, PKB menjaga komitmennya terhadap pemerintah. Khozin menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran harus berjalan sukses hingga 2029 sesuai janji politik dan Asta Cita.

Putusan MK Bukan Pemberhentian

Pengamat dan media menekankan satu hal. Putusan MK tidak dapat langsung disamakan dengan keputusan memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Jalur pemakzulan tetap melewati mekanisme di lembaga legislatif.

Publik kini menanti kapan salinan resmi putusan tiba di DPR dan bagaimana PKB serta fraksi lain menyikapinya.

M Zul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *