Jakarta, Wartasembilan.com,- Gibran hormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ijazah yang digugat ke pengadilan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan sikap itu di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Ia juga berjanji segera menindaklanjuti catatan MK soal bukti kelulusan.
Gibran Fokus Bekerja
Gibran menjawab pertanyaan wartawan di sela kunjungannya ke pameran Inacraft 2026. Ia menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses di MK. Menurut dia, hal terpenting saat ini adalah bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.
Tegaskan Sudah Lulus SMA
Gibran hormati dan juga menepis tudingan bahwa ia tidak memiliki ijazah setingkat SMA. “Kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah,” katanya. Ia menyebut dirinya menempuh kuliah S1 di Singapura.
Baca juga: Warga Pajaran Utara Tagih Janji Kades Mlirip Rowo Pembangunan Gorong-Gorong
Isi Putusan MK
MK membacakan putusan perkara itu pada Selasa (6/10/2026). Majelis menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Alasannya, pemohon bukan peserta Pilpres 2024.
Meski begitu, MK menyinggung pokok soal yang digugat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA. Karena permohonan tidak diterima, MK tidak memeriksa substansi perkara lebih jauh. Gibran tetap menjabat wakil presiden.

Para pemohon sebelumnya meminta MK membatalkan penetapan dan pelantikan Gibran. Mereka juga meminta MPR menggelar sidang pemilihan wakil presiden baru.
Latar Persidangan
Dalam sidang pembuktian, pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengaku tidak menerima ijazah Gibran saat menerbitkan surat penyetaraan. Kementerian hanya menerima sertifikat kehadiran. Pihak KPU berpendapat persoalan ini masuk sengketa proses, bukan sengketa hasil pemilu.
Respons Istana dan DPR
Istana ikut menanggapi putusan itu. Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto meminta publik memaknai putusan tersebut sebagai ijazah yang “belum ditemukan”, bukan “tidak ada”. Ia menilai putusan itu belum memengaruhi legitimasi Gibran.
Sikap berbeda datang dari parlemen. Politikus PDIP Deddy Sitorus menilai DPR berpeluang menindaklanjuti putusan lewat pansus atau hak angket. Sementara itu, Demokrat dan PKS menyatakan menghormati putusan dan belum membahas sikap lanjutan.
Apa Langkah Berikutnya
Gibran belum merinci bentuk tindak lanjut yang ia maksud. Publik kini menunggu dokumen apa yang ia serahkan untuk menjawab catatan MK. Perkembangan di DPR juga masih terbuka.
M Zul
