Surabaya, Wartasembilan.com,- Sidoarjo raih peringkat pertama Jamsostek Award tingkat Provinsi Jawa Timur. Bupati Sidoarjo Subandi menerima penghargaan tersebut langsung dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono dalam acara di Hotel Vasa Surabaya, Rabu (16/9/2026).
Subandi menyebut penghargaan ini sebagai bukti komitmen Pemkab Sidoarjo dalam melindungi jaminan sosial tenaga kerja, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal seperti perangkat desa, ketua RT/RW, kader Posyandu, petani dan nelayan.
“Hari ini kita mendapatkan penghargaan Jamsostek Award juara pertama. Alhamdulillah ini bukti bahwa pemerintah hadir memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada masyarakat Sidoarjo terutama kepada pekerja rentan,” ujar Subandi.
Baca juga: Bupati Subandi Minta ODL Tak Bebani Wali Murid
Cakupan UCJ Baru 46,4 Persen
Subandi mengungkapkan, Pemkab Sidoarjo raih akan terus memperluas cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), terutama untuk pekerja rentan dan sektor informal. Saat ini cakupan UCJ di Sidoarjo baru mencapai 46,4 persen.
Untuk mengejar target tersebut, Pemkab Sidoarjo meluncurkan Program Satu ASN Melindungi Satu Pekerja Rentan. Program ini mewajibkan setiap PNS mendaftarkan satu pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Hari ini kita punya inovasi yang luar biasa, di mana satu ASN akan membantu satu pekerja rentan untuk menjamin kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya. Ini bentuk peran serta teman-teman ASN Kabupaten Sidoarjo untuk membantu sesamanya,” kata Subandi.
Manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi Keluarga
Subandi menjelaskan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan perlindungan keselamatan kerja sekaligus jaminan sosial ekonomi. Manfaat ini tidak hanya dirasakan peserta, tetapi juga keluarganya.

“Kalau kata pepatah, ikut BPJS Ketenagakerjaan ini adalah ‘sedia payung sebelum hujan’. Namanya orang itu kan tidak tahu, kadang dia pulang kerja, kecelakaan dan terjadi yang tidak kita harapkan, pemerintah di sini akan hadir.
Apalagi nanti kalau dia punya anak, anaknya nanti tetap bisa sekolah, bisa kuliah lewat santunan kepada keluarga korban yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, inilah kehadiran pemerintah,” ujarnya.
600 PNS Struktural Jadi Sasaran Awal Program
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Sidoarjo Ainun Amalia, yang mendampingi bupati menerima penghargaan, menyebut Pemkab Sidoarjo akan segera menerbitkan surat edaran pelaksanaan Program Satu ASN Melindungi Satu Pekerja Rentan.
Untuk tahap awal, program ini menyasar sekitar 600 PNS pejabat struktural sebelum diperluas ke level staf, administrator dan fungsional.
“Implementasinya baru di takaran PNS pejabat strukturalnya dulu, sebelum nanti ke level staf, ke level administrator, fungsional dan sebagainya. Mereka membawa satu pekerja rentan untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini adalah sedekah melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Ainun.
Skema Iuran Masih Digodok, Meluncur Bulan Depan
Ainun menambahkan, surat edaran program ini ditargetkan berlaku bulan depan. Pemkab Sidoarjo masih mematangkan skema pembayaran iuran, apakah dipotong langsung dari gaji PNS atau ditarik secara mandiri dari peserta.
“Implementasinya insyaallah bulan depan, ini masih kita konsep untuk pembayaran iurannya, apakah langsung diminta dari personal atau mungkin konsepnya dipotong langsung dari gaji kita sebesar Rp16.800,” ujar Ainun.
Dengan program ini, Pemkab Sidoarjo berharap perluasan jaminan sosial bagi pekerja rentan dapat berjalan lebih cepat, sekaligus mempertahankan predikat sebagai daerah terbaik dalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di Jawa Timur.
Yeni
