Surabaya, Wartasembilan.com,- Demo parkir digital yang digelar sejumlah juru parkir (jukir) di Surabaya mendapat tanggapan langsung dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Jum’at (11/9/2026) saat ditemui awak media, Ia menegaskan bahwa uang hasil parkir bukan hak milik perorangan, melainkan pendapatan daerah yang harus dikelola secara transparan.
Aksi demo tersebut muncul di tengah proses transisi sistem pembayaran parkir tepi jalan umum (TJU) dari tunai ke nontunai, yang menjadi program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak akhir 2025. Sebagian jukir menilai skema digital mengurangi fleksibilitas pendapatan harian mereka, sehingga memicu penolakan di lapangan.
Kronologi Demo Parkir Digital
Penolakan terhadap parkir digital bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, paguyuban jukir sempat mempermasalahkan pemasangan barcode QRIS di kawasan Jalan Tunjungan. Gesekan serupa kembali muncul setelah Pemkot memperluas cakupan parkir nontunai ke ratusan titik baru di berbagai wilayah kota.
Baca juga: Ratusan Siswa Guru Pati Keracunan MBG, Pemkab Tetapkan KLB
Massa yang berunjuk rasa mendesak Pemkot mengkaji ulang kebijakan tersebut, dengan alasan sistem digital dianggap mempersulit jukir yang belum terbiasa dengan perangkat elektronik maupun pembagian hasil secara otomatis.
Respons Eri Cahyadi: Parkir Aset Daerah
Menanggapi aksi itu, Eri Cahyadi menyampaikan bahwa lahan maupun retribusi parkir merupakan aset yang dikelola pemerintah, bukan milik pribadi jukir maupun pengelola lahan. Ia merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai payung hukum kebijakan tersebut.
Menurutnya, tepi jalan umum yang selama ini menjadi lahan parkir bukan milik perorangan, sehingga pengelolaannya harus tunduk pada aturan pemerintah kota. Ketentuan itu juga diperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mengatur mekanisme pemungutan pajak daerah termasuk sektor parkir.

Wali Kota Eri menambahkan, digitalisasi justru dirancang untuk melindungi hak jukir, bukan menghilangkannya. Ia menyebut sistem nontunai membuat pembagian hasil tercatat jelas sehingga tidak ada potongan tidak resmi dari pihak lain di lapangan.
Skema Bagi Hasil Diklaim Naik
Pemkot Surabaya telah menaikkan porsi bagi hasil bagi jukir dari 20 persen menjadi 40 persen sejak kebijakan parkir digital diberlakukan penuh. Sisanya dibagi untuk pemerintah kota dan pengawas lapangan. Eri menyebut kenaikan itu sebagai bentuk komitmen kesejahteraan bagi petugas parkir yang terdampak transisi sistem.
Alasan Digitalisasi Parkir Diperkuat
Pemkot beralasan digitalisasi diperlukan untuk menutup celah kebocoran retribusi dan pajak parkir yang selama ini kerap menjadi sumber sengketa antara pengelola lahan dan jukir. Data Dinas Perhubungan Kota Surabaya mencatat ratusan jukir telah terhubung ke sistem pembayaran nontunai, mencakup QRIS hingga kartu uang elektronik.
Selain menyasar TJU, kewajiban parkir digital juga berlaku bagi tempat usaha yang memungut pajak parkir sendiri, dengan sistem digital dijadikan syarat wajib perizinan usaha baru.
Tanggapan Paguyuban dan DPRD
Sebagian jukir yang tergabung dalam paguyuban sebenarnyai mendukung transformasi digital, asalkan kesejahteraan mereka tetap diperhatikan pemerintah. Kalangan DPRD Surabaya turut mendorong warga ikut mengawasi jalannya kebijakan ini, salah satunya lewat verifikasi identitas jukir resmi di setiap titik parkir.
Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan tetap membuka ruang dialog dengan paguyuban jukir agar kebijakan berjalan tanpa gejolak, sembari menegaskan aturan parkir digital tidak akan ditarik meski muncul penolakan dari sebagian pihak di lapangan.
M Zul
