Sidoarjo, Wartasembilan.com,- DPRD Sidoarjo didesak menunjukkan ketegasan setelah puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sidoarjo kembali menggelar aksi di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Rabu (25/2/2026).
Aksi tersebut menjadi satu bentuk tekanan publik agar lembaga legislatif segera untuk merealisasikan kesepakatan mediasi islah antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang dinilai sampai saat ini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Bupati LSM LIRA Sidoarjo, Winarno menilai proses mediasi belum terlaksana meski sebelumnya DPRD telah berkomitmen menjadi penengah konflik kepemimpinan daerah.
“Situasi ini telah memicu kekhawatiran masyarakat karena disharmonisasi di pucuk pemerintahan dianggap berpotensi menghambat kebijakan publik dan pelayanan kepada warga,” tegasnya.
Tuntutan Dalam Aksi
Dalam aksi tersebut, massa membawa tiga tuntutan utama. Pertama, pimpinan DPRD diminta menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam satu forum resmi.
Kedua, mereka menilai konflik internal berdampak pada stagnasi program pembangunan daerah. Ketiga, massa mempertanyakan fungsi pengawasan legislatif yang dinilai belum berjalan maksimal.
Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar aksi simbolis, melainkan bentuk penagihan janji politik kepada wakil rakyat.
“Kami datang untuk menagih komitmen mediasi. Rakyat tidak ingin terus menjadi penonton konflik internal yang berkepanjangan,” ujarnya di sela aksi.
Senada dengan itu, Ketua Ormas Madas DPC Sidoarjo, Pagi, menyampaikan harapan agar kedua pimpinan daerah segera duduk bersama.
Ia menilai stabilitas kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
DPRD Klaim Mediasi Segera Digelar
Menanggapi tuntutan massa, Sekretaris DPRD Sidoarjo, Hari Sucahyono menyatakan bahwa pihak sekretariat telah melakukan koordinasi teknis memastikan agenda mediasi tidak kembali tertunda.
“Pemanggilan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo telah dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan respons langsung atas aspirasi masyarakat yang menginginkan kepastian penyelesaian konflik.
“DPRD tetap berkomitmen menjalankan fungsi mediasi secara profesional dan terbuka,” ungkapnya.
Baca juga: Putusan MA 4771 K/Pdt/2025 Diluruskan Kuasa Hukum HPK
Konflik dingin antara dua pimpinan daerah memang telah menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Banyak pihak menilai bahwa islah bukan sekadar seremoni, melainkan kebutuhan mendesak agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif dan fokus pada pelayanan masyarakat.
Publik Menunggu Pembuktian
Kini perhatian masyarakat tertuju pada langkah nyata DPRD. Keberhasilan menghadirkan kedua tokoh dalam satu forum akan menjadi indikator kredibilitas lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.
Sebaliknya, kegagalan kembali berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan DPRD.
Bagi Aliansi Peduli Sidoarjo, penyelesaian konflik bukan hanya soal politik, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Tekanan masyarakat diperkirakan akan terus berlanjut hingga kesepakatan islah benar-benar terwujud.
“Yang kami harapkan sederhana, pemerintah kembali fokus melayani masyarakat,” tegas salah satu perwakilan massa sebelum aksi berakhir.
Zul

2 thoughts on “DPRD Sidoarjo Didesak Wujudkan Islah Bupati Wakil Daerah”