Jakarta, Wartasembilan.com,- Gerindra bantah isu duet Ketua Umum PBNU Gus Kikin dan Rais Aam Miftachul Akhyar sebagai paket titipan Istana. Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan dirinya tidak melihat adanya intervensi Istana dalam proses pemilihan pucuk pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut.
Muzani menyampaikan bantahan itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8). Ia mengakui isu paket Istana memang sempat ramai beredar sebelum dan selama Muktamar ke-35 NU berlangsung. Namun, menurutnya, kabar tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
“Itu berseliweran, tapi saya tidak melihat adanya isu itu,” kata Muzani kepada awak media.
Baca juga: Liga Jawara 2026 Dorong Ekonomi Kreatif Balongbendo
Muktamar Berjalan Lancar dan Penuh Kekeluargaan
Ketua MPR RI itu menilai Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, berlangsung sukses. Ia menyebut forum tertinggi NU itu berjalan dengan suasana kekeluargaan dan keakraban hingga akhirnya melahirkan kepemimpinan baru.
Muzani turut menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Ia berharap kepemimpinan baru itu mampu memperkuat kontribusi NU bagi pembangunan bangsa, kerukunan, persatuan, dan harmoni kehidupan beragama di Indonesia.
Gus Kikin, yang bernama asli Abdul Hakim Mahfudz, resmi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU melalui mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA. Ia terpilih setelah sebelumnya mendapat restu tertulis dari Rais Aam dan meraih dukungan suara terbanyak dari cabang serta wilayah NU di seluruh Indonesia.

Panitia Muktamar Pastikan Tak Ada Campur Tangan Istana
Bantahan senada juga datang dari Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia memastikan tidak ada intervensi dari Istana dalam seluruh rangkaian proses pemilihan Ketua Umum maupun Rais Aam PBNU.
Gus Ipul menyebut isu paket Istana hanya beredar di media sosial dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan selama muktamar berlangsung. Ia menegaskan seluruh proses berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
“Ah, itu isu-isu aja. Banyak isu di luar sana. Banyak sekali, dulu tahu sendiri kan isunya kayak apa ini. Tapi, ternyata kita lihat semua berjalan lancar,” ujar Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Isu Bermula dari Pernyataan Kader PKB
Isu paket Istana ini pertama kali dilontarkan oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nizar Zahro. Ia menuding ada skenario dari Istana untuk mengamankan posisi Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU agar organisasi tersebut sejalan dengan pemerintah.
Tudingan itu langsung mendapat respons dari sejumlah kiai dan pengurus NU yang menilai tuduhan tersebut tidak berdasar. Mereka menegaskan pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dilakukan secara mufakat oleh AHWA berdasarkan hasil penjaringan suara dari seluruh cabang dan wilayah, bukan atas titipan pihak mana pun.
Spekulasi paket Istana semakin ramai karena Presiden Prabowo Subianto sempat menerima kartu tanda anggota (KTA) NU secara langsung dari Gus Kikin menjelang pelaksanaan muktamar.
Dukungan Politik Mengalir untuk Kepemimpinan Baru PBNU
Sejumlah partai politik turut menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya duet kepemimpinan baru PBNU tersebut. Partai Perindo, misalnya, menyatakan optimisme bahwa kepemimpinan Miftachul Akhyar dan Gus Kikin akan memperkuat peran NU dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan selama periode 2026-2031.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, berharap amanah kepemimpinan baru ini dijalankan dengan penuh kebijaksanaan sehingga NU semakin kokoh menjalankan peran keumatan dan kebangsaan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Kepresidenan terkait isu paket kepemimpinan PBNU tersebut. Sementara itu, Gus Kikin dan Miftachul Akhyar akan resmi memimpin PBNU untuk masa khidmah lima tahun ke depan, sejak 2026 hingga 2031.
M Zul
