Yaqut Cholil Resmi Didakwa Rugikan Negara Rp 622 Miliar

Jakarta, Wartasembilan.com,- Yaqut Cholil Qoumas resmi didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 622.090.207.166,41 dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Mantan Menteri Agama periode 2020-2024 itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum bersama tiga terdakwa lain.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan dakwaan tersebut dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).

Dalam dakwaan itu Jaksa menyebut nilai kerugian negara tersebut mengacu pada laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas penghitungan kerugian negara terkait kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 2023 hingga 2024.

Dugaan Pengaturan Kuota Haji Tanpa Kajian Teknis

Jaksa memaparkan bahwa Yaqut Cholil diduga mengalihkan sekaligus mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebanyak 50 persen tanpa dasar kajian teknis yang memadai.

Selain itu, pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 dinilai jaksa tidak mengikuti mekanisme yang berlaku, khususnya terkait kategori jamaah haji khusus tanpa masa tunggu maupun jamaah dengan masa tunggu tertentu.

Akibat perbuatan tersebut, jaksa mendakwa Yaqut turut memperkaya diri sendiri senilai 271.500 dolar Amerika Serikat, atau setara sekitar Rp 4,8 miliar berdasarkan kurs saat ini.

Empat Terdakwa dalam Satu Perkara

KPK menyeret Yaqut bersama tiga pihak lain dalam kasus ini. Ketiganya adalah mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis yang akrab disapa Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktour, Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga menjabat Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Jaksa menilai keempatnya bekerja sama menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan kuota haji khusus tambahan sehingga menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Baca juga: Sidoarjo Rilis Lima Komitmen Selamatkan Mangrove

Perjalanan Kasus Sejak Penyidikan

Perkara ini pertama kali naik ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK kemudian mengembangkan penyidikan hingga menetapkan Yaqut bersama Gus Alex sebagai tersangka pada 9 Januari 2026.

Pemilik biro penyelenggara haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, sempat dicegah bepergian ke luar negeri dalam proses penyidikan, meski hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka.

Titik penting lain terjadi pada 24 Februari 2026, saat KPK menerima hasil audit BPK yang menyebut potensi kerugian negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp622 miliar. Angka tersebut yang kemudian menjadi dasar dakwaan jaksa di persidangan.

Sejumlah Pasal Dijeratkan kepada Yaqut

Jaksa menjerat Yaqut dengan beberapa pasal sekaligus. Dakwaan mencakup Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, serta Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu, jaksa turut mendakwakan Pasal 2, Pasal 8 ayat (2) dan (6), Pasal 48 ayat (1), Pasal 64 ayat (2) dan (4), Pasal 65, Pasal 116, serta Pasal 123 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kepada Yaqut.

Kondisi Kesehatan Yaqut Jadi Sorotan

Sebelum sidang dimulai, Hakim Ketua Ni Kadek Susantiani sempat menanyakan kondisi kesehatan Yaqut. Eks Menteri Agama itu diketahui baru menjalani operasi fistula ani, tindakan bedah untuk menutup saluran abnormal antara saluran anus dan kulit luar yang umumnya dipicu infeksi atau abses.

Yaqut menjawab bahwa kondisinya secara fisik sehat, meski masih terdapat luka pascaoperasi. Ia tetap mengikuti jalannya sidang pembacaan dakwaan hingga selesai.

Sidang lanjutan kasus ini akan berlanjut dengan agenda pembuktian, di mana Yaqut dan tim kuasa hukumnya berkesempatan mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang dibacakan jaksa KPK.

M Zul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *