Wamendagri Prioritaskan Perbaikan Tata Kelola Otsus Papua

Jayapura, Wartasembilan.com,- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk prioritaskan perbaikan tata kelola Dana Otonomi Khusus Papua. Langkah ini bertujuan memastikan penyaluran anggaran berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Ribka menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Dana Otsus. Acara ini digelar di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (16/7/2026).

Rapat tersebut turut membahas pengelolaan dana otonomi khusus di lima provinsi lain. Wilayah itu meliputi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Persoalan Utama Bukan pada Jumlah Anggaran

Wamendagri Ribka menyebut masalah utama Dana Otsus Papua bukan terletak pada besaran anggaran. Ia menegaskan tantangan sesungguhnya berada pada sistem pengelolaannya.

Pemerintah pusat ingin memastikan setiap tahap penyaluran berjalan sesuai jadwal. Ketepatan sasaran penerima manfaat juga menjadi perhatian khusus Kemendagri.

Hasil pembenahan itu mulai terlihat pada penyaluran Dana Otsus tahun anggaran 2025. Realisasi penyaluran pada periode tersebut telah mencapai 100 persen.

Sistem Terintegrasi Perkuat Pengawasan

Memasuki 2026, Kemendagri memperkuat tata kelola melalui sistem terintegrasi. Kementerian ini menggandeng Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam program tersebut.

Baca juga: BPBD Surabaya Larang Warga Mancing di Jagir Usai Buaya Muncul

Sistem ini menghubungkan seluruh proses pengelolaan anggaran secara digital. Tahapan itu mencakup perencanaan, penganggaran, pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Integrasi sistem tersebut membuat penyaluran Dana Otsus lebih akuntabel. Proses pencairan anggaran pun berlangsung lebih tepat waktu dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Seluruh Daerah Papua Rampungkan Penyaluran Tahap Pertama

Ribka menambahkan, seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua telah merealisasikan penyaluran tahap pertama hingga pertengahan 2026. Capaian ini menjadi indikator positif atas reformasi tata kelola yang dijalankan.

Pemerintah daerah kini didorong segera melengkapi syarat penyaluran tahap kedua. Persyaratan itu meliputi laporan realisasi anggaran, laporan kinerja, dan Rencana Aksi Percepatan.

Kelengkapan dokumen tersebut menjadi penentu kelancaran pencairan tahap berikutnya. Kemendagri berharap tidak ada daerah yang mengalami keterlambatan akibat administrasi yang belum tuntas.

Prinsip 5T Jadi Pedoman Pengelolaan

Kemendagri menerapkan prinsip 5T dalam mendampingi daerah mengelola Dana Otsus. Kelima prinsip itu mencakup tepat data, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kelola, dan tepat manfaat.

Ribka menyebut tahun 2026 harus menjadi tonggak penyelesaian pembenahan tata kelola. Target berikutnya setelah ketepatan waktu tercapai adalah ketepatan sasaran dan manfaat bagi masyarakat Papua. Ia juga meminta pemerintah daerah segera menuntaskan Rencana Aksi Percepatan.

Dokumen itu mencakup pemanfaatan dana hasil efisiensi yang telah dikembalikan pemerintah pusat.Kemendagri berkomitmen terus mendampingi daerah demi tata kelola Dana Otsus yang lebih baik. Reformasi ini diharapkan mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

M Zul

One thought on “Wamendagri Prioritaskan Perbaikan Tata Kelola Otsus Papua”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *