
Sidoarjo, wartasembilan.com – Konflik kekuasaan di Kabupaten Sidoarjo kian memanas dan terbuka ke ruang publik. Ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo kini memantik reaksi keras dari elemen masyarakat sipil yang menilai situasi tersebut telah mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Mengatasnamakan Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo, gabungan belasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara resmi melayangkan surat permohonan audiensi terbuka sekaligus seruan islah kepada pimpinan daerah, Selasa (03/02/2026).
Konflik Internal Dinilai Ancam Tata Kelola
Aliansi menilai konflik kepemimpinan ini tidak lagi bersifat internal, melainkan telah berdampak luas terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Mereka menyebut ketegangan politik di pucuk kekuasaan berpotensi menghambat program pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan mencederai kepercayaan masyarakat.
Dalam dokumen resmi yang disampaikan ke DPRD dan Sekretariat Daerah, aliansi menegaskan bahwa disharmoni tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara tegas menempatkan kepala daerah dan wakilnya sebagai satu kesatuan unsur penyelenggara pemerintahan.
Disorot Melanggar Asas Pemerintahan
Selain itu, aliansi juga menyoroti dugaan pengabaian terhadap delapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Beberapa asas krusial yang dinilai terlanggar antara lain Asas Kepentingan Umum, Asas Pelayanan yang Baik, serta Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum.
Aliansi menilai, jika konflik ini terus dibiarkan, maka prinsip good governance hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi nyata di lapangan.

Tokoh LSM Desak Islah dan Kedewasaan Politik
Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Selamet Joko Anggoro, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat ego kekuasaan mengorbankan kepentingan masyarakat.
“GRIB Jaya tidak akan tinggal diam melihat ego kekuasaan mengorbankan kepentingan rakyat. Kami menuntut islah dan penyatuan visi kepemimpinan segera. Jabatan publik itu amanah konstitusi, bukan panggung perselisihan pribadi yang mengganggu pelayanan publik,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Parmuji, Ketua LSM GMBI Distrik Sidoarjo. Ia menyebut konflik yang berkepanjangan telah menjadi tontonan publik yang melelahkan.
“Kami mendesak Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan kebesaran jiwa dan kedewasaan berpolitik. Jika tidak bisa sinkron, maka tata kelola pemerintahan yang baik hanya akan menjadi angan-angan,” ujarnya.
Administrasi Rampung, Dialog Dijadwalkan
Perwakilan YALPK, Bramada, yang mengawal langsung penyerahan dokumen, memastikan seluruh administrasi telah diterima secara resmi oleh pihak terkait.
“Surat permohonan audiensi sudah kami masukkan dan mendapatkan tanda terima. Harapan kami, kedua pimpinan daerah bersedia berdialog secara terbuka,” kata Bramada.
Ia menegaskan posisi netral aliansi. “Kami tidak memihak siapa pun. Fokus kami hanya mendorong konsolidasi, islah, atau tabayyun demi kepentingan warga Sidoarjo,” tambahnya.
Agenda Dialog Terbuka
Aliansi lintas elemen yang terdiri dari LSM LIRA, GRIB Jaya, GMPI, LMPP, ALAS, URC Gojek, GMBI, MADAS, Pemuda Batak Bersatu, dan Komunitas Rakyat Anti Korupsi menjadwalkan dialog terbuka pada:
Hari/Tanggal: Kamis, 05 Februari 2026
Waktu: 10.00 WIB
Tempat: Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Agenda: Audiensi dan Dialog Terbuka Ketidakharmonisan Kepemimpinan Daerah
Sebagai langkah pengawasan, surat audiensi juga ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri dan Penjabat Gubernur Jawa Timur.
Aliansi berharap langkah ini mampu meredam eskalasi konflik dan mencegah dampak sosial yang lebih luas terhadap masyarakat Sidoarjo. (Akb)
