Sun Law Firm Kecam Brutal Satpol PP Sidoarjo

Sidoarjo, wartasembilan com – Sun Law Firm menyampaikan kecaman keras dan tanpa kompromi terhadap tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh sejumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sidoarjo dalam proses pembongkaran paksa tembok pembatas di kawasan Mutiara Regency, Kamis (29/01/2026). Insiden tersebut dinilai mencoreng wajah penegakan hukum daerah dan menimbulkan luka serius bagi rasa keadilan publik.

Berdasarkan hasil verifikasi internal tim hukum, keterangan saksi mata langsung, serta bukti dokumentasi yang telah dihimpun, ditemukan indikasi kuat terjadinya kekerasan berlebihan dalam pelaksanaan pembongkaran. Sejumlah personel Satpol PP diduga melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap warga yang berada di lokasi dan dalam kondisi tidak berdaya.

Sun Law Firm menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun. Penegakan peraturan daerah tidak boleh berubah menjadi praktik kekerasan yang mengabaikan keselamatan warga sipil serta prinsip-prinsip kemanusiaan.

Dugaan Kekerasan dan Pelanggaran Prinsip Hukum
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa tindakan represif yang dilakukan aparat bertentangan dengan asas proporsionalitas dan akuntabilitas. Aparatur negara wajib bertindak profesional, terukur, dan menghormati hukum dalam setiap operasi penertiban.

Kekerasan yang terjadi juga dinilai melanggar hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berkewajiban melindungi martabat manusia, bukan justru membiarkan tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan.

Atas dasar tersebut, Sun Law Firm menyatakan insiden ini bukan persoalan administratif semata, melainkan persoalan serius yang menyangkut tanggung jawab negara terhadap warganya.

Pernyataan Tegas Kuasa Hukum Warga
Kuasa hukum warga, Sigit Imam Basuki, menegaskan bahwa penegakan aturan dan pembangunan daerah memang merupakan tugas pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan tugas tersebut tidak boleh mengorbankan hak dasar warga negara.

“Setiap tindakan yang menyangkut kepentingan publik harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, transparan, dan penuh penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kekerasan bukan solusi dan tidak pernah menjadi bagian dari hukum,” tegas Sigit dalam keterangan resminya, Jumat (30/01/2026).

Ia menambahkan bahwa aparat penegak perda harus menjadi pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan yang mencederai rasa aman warga.

Laporan ke Komnas HAM dan Tuntutan Konkret
Sebagai langkah lanjutan, Sun Law Firm memastikan akan melaporkan insiden ini secara resmi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia.

Laporan tersebut disertai sejumlah tuntutan, mulai dari penyelidikan menyeluruh terhadap personel yang terlibat, pemberian sanksi tegas, hingga pemulihan hak korban.

Tim hukum juga mendesak adanya bantuan medis, kompensasi yang layak, serta pendampingan hukum bagi warga yang terdampak secara fisik maupun psikologis.

Selain itu, evaluasi total terhadap prosedur pembongkaran paksa dan pelatihan ulang aparat dinilai sebagai keharusan. Sun Law Firm turut mendorong dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat Mutiara Regency guna mencari solusi yang adil dan konstruktif.

Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa kekuasaan tanpa kendali hukum hanya akan melahirkan ketidakpercayaan publik.

“Negara hukum tidak boleh membiarkan aparatur bertindak brutal atas nama penertiban,” tegas Sigit.

Sun Law Firm menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan dan martabat warga dipulihkan.

Teguh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *