Sidoarjo, Wartasembilan.com,- Parkir QRIS Sidoarjo bakal berlaku di seluruh titik parkir pada 2027. Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan, juru parkir (jukir) yang tidak menyetor retribusi sesuai target akan mendapat sanksi hingga diberhentikan. Ia menyampaikan hal itu saat memimpin apel dan pengarahan di GOR Sidoarjo, Jumat (16/10/2026).
Subandi Minta Jukir Layani Warga dengan Santun
Subandi menyebut Pemkab Sidoarjo serius membenahi tata kelola parkir qris. Pemkab ingin meningkatkan disiplin petugas dan transparansi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia meminta jukir menyetor retribusi sesuai target dan melayani pengguna jasa dengan santun. Menurut dia, jukir adalah mitra pemerintah daerah.
Baca juga: Habib Syech Pimpin Sholawat, Bupati Subandi Bangga
“Kalau tidak mau mengikuti sistem yang sudah ditetapkan, silakan mundurkan diri,” tegas Subandi.
Bagi Hasil 40:60, Sanksi Bertahap
Pemkab menetapkan pembagian pendapatan parkir sebesar 40 persen untuk jukir dan 60 persen untuk pemerintah daerah. Skema ini sejalan dengan sistem imbal jasa 60:40 yang diterapkan Dishub Sidoarjo setelah pengelolaan parkir kembali ditangani dinas sejak Januari 2026.
Petugas yang melanggar akan menerima dua kali surat peringatan. Jika peringatan itu diabaikan, Pemkab memproses penghentian kerja sama.
Dishub Catat 175 Titik dan 462 Petugas
Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Budi Basuki memaparkan data lapangan. Dishub mencatat 175 titik parkir berkontrak dengan total 462 petugas, terdiri atas 175 jukir utama dan 287 jukir pembantu.
Tunggakan Mencapai Rp900 Juta
Persoalan utama ada pada penyetoran retribusi yang belum sesuai target. Total tunggakan petugas saat ini sekitar Rp900 juta, dan sekitar 80 persen titik parkir memiliki tunggakan dengan nominal bervariasi.

“Secara umum tidak ada kendala serius,” kata Budi. Ia menegaskan kewajiban jukir tetap berjalan meski mereka diberhentikan.
Realisasi Rp3 Miliar, Target 2027 Naik Jadi Rp5,1 Miliar
Hingga Oktober 2026, realisasi pendapatan parkir mencapai sekitar Rp3 miliar dari target Rp4 miliar. Pemkab menaikkan target pada 2027 menjadi Rp5,1 miliar.
Untuk mengejar target itu, Pemkab akan memasang dashboard monitoring dan kamera CCTV. Perangkat tersebut memantau aktivitas parkir serta penerimaan retribusi.
“Dengan digitalisasi, kita bisa mengetahui potensi kebocoran dan tingkat kedisiplinan petugas secara lebih jelas,” ujar Subandi.
Baru Dua Titik yang Digital
Saat ini digitalisasi baru berjalan di kawasan Alun-Alun Sidoarjo dan GOR Sidoarjo. Di Alun-Alun, Dishub menyiapkan pembayaran nontunai lewat QRIS yang diterapkan bertahap.
Dishub juga mencatat sekitar 24 titik parkir belum bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dinas terus mendorong titik-titik itu masuk ke pengelolaan resmi.
Ada Penghargaan bagi Jukir Berprestasi
Pemkab tidak hanya menyiapkan sanksi. Subandi menjanjikan penghargaan bagi jukir yang memenuhi target dan mendukung sistem digital.
“Kita ingin membangun budaya kerja yang disiplin, tetapi juga memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi,” katanya. Usai pengarahan, Pemkab membagikan bantuan sembako kepada para jukir dan menggelar sesi foto bersama.
Yeni
