Sidoarjo, Wartasembilan.com,- Warga Pajaran Utara, Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, menagih janji Pemerintah Desa Mliriprowo untuk merealisasikan pembangunan gorong-gorong di wilayah RW 04. Tuntutan itu disampaikan puluhan warga saat mendatangi Balai Desa Mliriprowo, Rabu (7/10/2026).
Warga menilai pembangunan gorong-gorong mendesak karena berkaitan langsung dengan persoalan drainase dan banjir di lingkungan permukiman. Mereka menyebut rencana pembangunan tersebut telah masuk anggaran sejak April 2025, tetapi sampai saat ini belum terealisasi.
Aksi berlangsung sekitar pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Selain menuntut pembangunan gorong-gorong, warga juga meminta transparansi terkait pengelolaan anggaran desa sejak 2025 yang mereka perkirakan mencapai sekitar Rp620 juta.
Warga juga mempertanyakan dana kader kesehatan sekitar Rp 51 juta yang disebut belum terbayarkan untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Program tersebut berkaitan dengan upaya pencegahan stunting, perbaikan gizi anak dan ibu, serta edukasi dan perubahan perilaku masyarakat.
Banjir Jadi Keluhan Utama Warga
Ketua RT 02 Saeri mewakili warga dalam menyampaikan aspirasi. Ia mengatakan persoalan gorong-gorong tidak bisa terus dibiarkan karena kondisi saluran air berdampak langsung terhadap permukiman.
“Warga menuntut realisasi pembangunan gorong-gorong yang sejak tahun 2025 hingga sekarang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Mliriprowo di wilayah RW 04 Pajaran Utara,” ujar Saeri.
Menurut dia, persoalan drainase semakin terasa saat musim hujan. Genangan air di kawasan tersebut disebut dapat mencapai lutut orang dewasa.
Keluhan serupa disampaikan Ketua BPD Desa Mliriprowo M. Sobri Jaelani, S.E. Ia turut hadir dalam penyampaian aspirasi dan proses mediasi antara warga dengan pemerintah desa.
Baca juga: Wisata Petik Melon Sidorejo Krian Resmi Dibuka Bupati
“Warga meminta kejelasan kapan pembangunan proyek gorong-gorong ini direalisasikan. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan persoalan saluran air di lingkungan warga. Apalagi kalau musim hujan, wilayah kami mengalami banjir hingga setinggi lutut orang dewasa,” kata Sobri.

Sobri menyebut petunjuk pelaksanaan pembangunan gorong-gorong telah turun pada April 2025 dengan nilai sekitar Rp125 juta. Namun, menurut dia, proyek tersebut belum terlaksana hingga aksi warga digelar.
BPD Pertanyakan Penggunaan Dana
Sobri mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, bendahara serta perangkat Desa Mliriprowo untuk membahas pembangunan gorong-gorong yang lama tidak terealisasi.
“Sebagai Ketua BPD saya pernah mengadakan pertemuan dengan Kades, Sekdes, bendahara, BPD serta perangkat Desa Mliriprowo. Pengakuan dari Kades bahwa dana untuk pembangunan gorong-gorong dipinjam untuk modal usaha,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu persoalan yang diminta warga mendapatkan penjelasan. Warga menginginkan pengelolaan anggaran desa dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Mediasi Berakhir dengan Kesepakatan
Aspirasi warga kemudian dimediasi dengan melibatkan Kepala Desa Mliriprowo Mamok Widodo, perangkat desa, BPD, Kapolsek Tarik AKP Musran, S.Pd., Danramil, perwakilan Kecamatan Tarik, serta warga Pajaran Utara.
AKP Musran bersama jajaran Polsek Tarik mengawal jalannya penyampaian aspirasi agar berlangsung aman dan kondusif.
“Kepolisian fokus pada pengamanan. Persoalan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran menjadi ranah pemerintah desa dan lembaga pengawasan sesuai ketentuan. Kami berharap aspirasi warga berlangsung tertib dan kondusif tanpa anarkis,” ujar Musran.
Mediasi berlangsung hingga sekitar pukul 12.00 WIB. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara warga dan Pemerintah Desa Mliriprowo.
Kades Beri Tenggat Tujuh Hari
Kepala Desa Mliriprowo Mamok Widodo menyepakati pembangunan gorong-gorong di wilayah RW 04 Pajaran Utara direalisasikan dalam waktu tujuh hari.
Pemerintah desa juga menyepakati penyelesaian persoalan dana kader kesehatan sekitar Rp51 juta dalam tenggat waktu yang sama.
Kesepakatan tersebut menjadi perhatian warga. Mereka meminta pemerintah desa tidak kembali menunda pelaksanaan pembangunan dan menyelesaikan seluruh poin yang telah disepakati.
Dalam kesepakatan mediasi, warga juga meminta Kepala Desa Mliriprowo mengundurkan diri apabila tuntutan tersebut tidak direalisasikan dalam waktu tujuh hari.
Warga Siapkan Langkah ke Inspektorat
Warga menyatakan akan mengawal pelaksanaan kesepakatan. Apabila pembangunan gorong-gorong dan penyelesaian dana kader kesehatan tidak terealisasi sesuai tenggat, mereka siap membawa persoalan tersebut ke Inspektorat.
Aksi berakhir setelah Pemerintah Desa Mliriprowo dan warga mencapai kesepakatan. Kedua pihak juga menandatangani perjanjian yang memuat komitmen untuk melaksanakan hasil mediasi.
Kini, warga Pajaran Utara menunggu realisasi janji tersebut. Tujuh hari menjadi batas pembuktian bagi Pemerintah Desa Mliriprowo untuk memenuhi tuntutan yang telah disepakati bersama.
Tim AWOS
