Jokowi Rinci Riwayat Pendidikan Gibran di Tengah Gugatan MK

Solo, Wartasembilan.com,- Jokowi rinci riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menanggapi gugatan syarat pendidikan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden ke-7 RI itu menyampaikannya kepada wartawan di Solo, Kamis (24/9/2026).

Jokowi Serahkan Gugatan ke Proses Hukum

Jokowi rinci menanggapi gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pihak yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat Pilpres 2024. Ia menyebut perkara itu “sudah masuk ke wilayah hukum”, sehingga ia menyerahkan prosesnya kepada lembaga berwenang.

Dalam gugatannya, Denny meminta mahkamah menyatakan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden tidak sah. Ia menuding ada kecurangan terstruktur yang melibatkan pihak di pemerintahan saat itu. Jokowi menanggapi tudingan tersebut sambil terkekeh dan mempertanyakan letak unsur “terstruktur”-nya. Ia yakin Gibran telah memenuhi syarat pendaftaran di KPU.

Baca juga: Penjual Pentol Keliling Tertabrak Truck Fuso di Waru Sidoarjo

Perjalanan Pendidikan Gibran Versi Jokowi
SD dan SMP di Solo, SMA di Singapura

Menurut Jokowi, Gibran menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 16 Surakarta, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta. Setelah itu, Gibran bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, hingga jenjang O Level.

Jalur Pathway ke UTS Insearch dan MDIS

Setelah O Level, Gibran melanjutkan pendidikan melalui UTS Insearch di Australia. Jokowi menegaskan lembaga itu merupakan program pathway, yakni jalur persiapan sebelum masuk perguruan tinggi berikutnya.

Jokowi rinci riwayat pendidikan Gibran, dari SD di Solo hingga MDIS Singapura, saat menanggapi gugatan syarat pendidikan wapres di MK.

Menurut ingatan Jokowi, Gibran menjalani program tersebut selama tiga tahun. Gibran kemudian pindah ke Management Development Institute of Singapore (MDIS). Jokowi menutup penjelasannya dengan menyebut semuanya sudah jelas.

Jokowi: Persyaratan Diterima KPU

Jokowi menekankan bahwa KPU sudah menerima persyaratan pencalonan Gibran. Ia juga menyindir gugatan tersebut lewat pertanyaan retoris: “Masa sudah sekolah di luar suruh ikut Paket C lagi.”

Ia menyatakan menghormati proses hukum di MK. Menurut Jokowi, kewenangan memutus perkara berada di tangan mahkamah.

Perkara di MK Masih Berjalan

MK memeriksa polemik ini melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Majelis hakim masih memeriksa proses verifikasi KPU dan surat keterangan penyetaraan dokumen pendidikan Gibran, dan belum ada keputusan akhir.

KPU sebelumnya menyatakan dokumen Gibran telah diverifikasi dan memenuhi syarat. Bawaslu tidak menemukan pelanggaran. Para pihak masih dapat menyerahkan keterangan tambahan. Publik kini menunggu putusan MK atas gugatan tersebut.

M Zul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *