Pemkab Sidoarjo Ukur 122 Bidang Lahan Flyover

Sidoarjo, Wartasembilan.com,- Pemkab Sidoarjo bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai mengukur dan memetakan 122 bidang lahan yang terdampak pembangunan Flyover Gedangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat proses pembebasan lahan proyek jembatan layang tersebut, Selasa (8/9/2026).

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan, pengukuran bidang tanah harus segera dituntaskan sebelum masuk tahap penilaian harga tanah atau appraisal. Ia berharap seluruh proses berjalan cepat agar pembayaran ganti rugi kepada warga terdampak tidak molor.

“Setelah pengukuran dan pemetaan selesai, akan dilanjutkan dengan appraisal. Kami ingin prosesnya dipercepat sehingga pembayaran ganti rugi kepada masyarakat tidak molor,” kata Subandi.

Baca juga: Erupsi Anak Krakatau Kembali Menjadi Sorotan Menjelang MotoGP

Anggaran Rp225 Miliar Disiapkan Tahun Ini

Pemkab Sidoarjo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp225 miliar dalam APBD 2026 untuk mendukung proses pembebasan lahan Flyover Gedangan. Meski begitu, Subandi mengakui dana tersebut masih jauh dari kebutuhan total.

Ia memperkirakan proyek pembebasan lahan membutuhkan dana hingga Rp450 miliar. Kekurangan anggaran itu rencananya akan dipenuhi melalui penganggaran pada 2027.

Pemkab Sidoarjo bersama BPN mulai mengukur 122 bidang lahan terdampak pembangunan Flyover Gedangan untuk percepat proses ganti rugi.

“Dana segitu belum cukup, karena diperkirakan butuh sekira Rp450 miliar. Kekurangannya akan dilanjutkan melalui penganggaran pada 2027,” ungkap Subandi.

Pengukuran Dilakukan Bertahap Setiap Hari

Petugas BPN bersama Pemkab Sidoarjo kini mengukur lahan secara bertahap dengan menyusuri jalur utama kawasan proyek, mulai dari kawasan perempatan hingga sisi utara dan timur Gedangan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, M Makhmud, menjelaskan tim mengukur sekitar 20 hingga 25 bidang tanah setiap hari.

“Sebanyak 122 bidang tanah telah terdata sebagai lahan yang terdampak pembangunan Flyover Gedangan. Data tersebut diperoleh setelah Pemkab Sidoarjo melakukan verifikasi faktual terhadap pemilik lahan. Sekarang kita mulai pengukuran,” ujar Makhmud.

Fasilitas Umum Ikut Terdampak Proyek

Selain tanah milik warga, proyek Flyover Gedangan turut berdampak pada sejumlah fasilitas umum dan bangunan milik pemerintah. Beberapa di antaranya adalah sebagian area Balai Desa Gedangan, bekas gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta Kantor Polsek Gedangan yang terdampak secara penuh.

Pembangunan Flyover Gedangan bertujuan mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Surabaya-Sidoarjo, khususnya kawasan Gedangan yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan.

Dengan dimulainya pengukuran 122 bidang lahan tersebut, Pemkab Sidoarjo menargetkan proses dapat segera bergerak ke tahap appraisal dan pembayaran ganti rugi sebelum pembangunan fisik dimulai. Pemkab menargetkan pembebasan lahan tuntas pada 2026, sementara pembangunan fisik flyover direncanakan mulai tahun 2027.

Yeni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *