Puan Tak Teken RUU Perampasan Aset, PDIP Buka Suara

Jakarta, Wartasembilan.com,- Puan Maharani tak membubuhkan tanda tangan pada Surat Komitmen Penyelesaian RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons sorotan publik itu dengan menegaskan bahwa kepemimpinan DPR bersifat kolektif kolegial.

Hasto menyampaikan penjelasan tersebut saat ditemui di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Ia menegaskan bahwa setiap sikap dan respons DPR terhadap aspirasi masyarakat tidak diputuskan oleh satu pimpinan saja, melainkan dibahas bersama-sama.

Kronologi Surat Komitmen

Surat komitmen itu muncul setelah perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis (27/8/2026). Massa meminta pimpinan DPR memberikan komitmen tertulis mengenai keseriusan menyelesaikan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Baca juga: 322 Terduga Perusuh Demo DPR, 45 Jadi Tersangka

Dewan pun menuangkan janji itu secara tertulis lengkap dengan tenggat tegas hingga 15 Desember 2026, bahkan disertai pernyataan kesiapan mengundurkan diri apabila RUU tersebut tidak disahkan.

Berdasarkan gambar surat yang beredar di media sosial, dokumen itu dibubuhi tanda tangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa. Sementara tanda tangan Ketua DPR Puan Maharani tidak terlihat karena Puan tidak hadir dalam audiensi tersebut.

Menariknya, Sari Yuliati tetap membubuhkan tanda tangan meski tidak mengikuti audiensi secara langsung. Saat pertemuan dengan massa berlangsung, Sari justru sedang memimpin Sidang Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Persidangan 2026-2027.

PDIP tegaskan kepemimpinan DPR bersifat kolektif kolegial usai Puan Maharani tak teken surat komitmen RUU Perampasan Aset.

Penjelasan PDIP soal Absennya Puan

Hasto memastikan Puan tetap terlibat dalam pembahasan tuntutan massa sebelum surat itu diteken pimpinan lain. “Kepemimpinan DPR itu adalah kolektif kolegial. Saya dapat laporan dari fraksi bagaimana sebelumnya terkait dengan respons demo itu dibahas bersama-sama oleh Mbak Puan Maharani, Mas Dasco, dan juga pimpinan DPR RI lainnya,” kata Hasto.

Ia juga menepis anggapan bahwa absennya tanda tangan Puan mengindikasikan melemahnya dukungan partai terhadap pemberantasan korupsi. DPP PDIP disebut telah menugaskan fraksinya di DPR untuk memberikan penjelasan utuh kepada publik terkait polemik ini.

PDIP Klaim Komitmen Penuh

Hasto mengingatkan rekam jejak historis PDIP dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. “PDIP memiliki komitmen penuh, bahkan KPK pun lahir pada masa kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri. Jadi, komitmen PDIP tidak diragukan lagi, termasuk dalam sikap proaktif kami untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset,” pungkasnya.

Ia menegaskan komitmen pemberantasan korupsi sudah melekat dalam identitas partai berlambang banteng tersebut sejak lama.

Dasco Siap Mundur

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kesiapannya mundur dari jabatan, jika DPR tidak bisa mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026. Pernyataan itu disampaikan di depan audiensi dengan AMPB yang dipimpin Botok.

Pembahasan RUU Perampasan Aset sendiri telah lama menjadi sorotan publik. RUU ini sempat mandek meski sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sejak beberapa tahun terakhir, sebelum akhirnya mendapat tenggat baru melalui surat komitmen tersebut.

Polemik absennya tanda tangan Puan diperkirakan masih akan terus bergulir, mengingat RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan utama masyarakat sipil dalam berbagai aksi demonstrasi belakangan ini.

M Zul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *