Jakarta, Wartasembilan.com,- Bantuan Perbaikan Rumah Korban gempa NTT mulai menerima kepastian bantuan perbaikan rumah dari pemerintah pusat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan nilai bantuan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengumumkan skema tersebut di Jakarta, Rabu (19/8/2026). Ia menegaskan bantuan disalurkan berdasarkan tingkat kerusakan rumah yang dialami warga akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada Sabtu (15/8/2026).
“Rusak ringan akan menerima 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah,” ujar Suharyanto seperti dikutip dari laman resmi BNPB.
Baca juga: Kapolri Bersama Titiek Soeharto Salurkan 247 Ton Bantuan Gempa
Skema Bantuan Berdasarkan Tingkat Kerusakan
Pemerintah membagi bantuan perbaikan rumah menjadi tiga kategori sesuai tingkat kerusakan. Rumah dengan kerusakan ringan memperoleh dana Rp15 juta, sementara rumah rusak sedang mendapat Rp30 juta untuk mendukung proses perbaikan.
Adapun rumah yang mengalami kerusakan berat tidak mendapat bantuan tunai serupa. Pemerintah justru menyiapkan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga yang rumahnya hancur total.
Solusi Sementara Sebelum Huntap Rampung
Sebelum huntap selesai dibangun, warga dengan rumah rusak berat dapat memilih dua opsi tempat tinggal sementara. Pemerintah menyediakan dana tunggu hunian atau DTH senilai Rp600 ribu per bulan yang bisa digunakan untuk menyewa rumah. Selain itu, warga juga dapat menempati hunian sementara atau huntara yang disiapkan pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa total bantuan perbaikan rumah sebenarnya mencakup tiga tingkatan, mulai dari Rp15 juta hingga Rp70 juta untuk kerusakan berat. Ia menyampaikan hal itu saat meninjau langsung dampak gempa di Kabupaten Manggarai Timur.
Pendataan Jadi
Syarat Pencairan Bantuan
Suharyanto menjelaskan bahwa pencairan bantuan baru bisa direalisasikan setelah proses pendataan dan verifikasi rampung. Verifikasi ini penting agar bantuan tepat sasaran sekaligus mencegah data ganda atau kesalahan penentuan kategori kerusakan rumah.
BNPB pun meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah terdampak memperkuat koordinasi dalam pendataan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta unsur terkait lainnya dinilai krusial agar proses berjalan cepat dan akurat.
Tito Karnavian menjelaskan alur pendataan dimulai dari tingkat desa. Data kerusakan rumah kemudian direkap oleh bupati sebelum ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor setempat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari,” kata Tito.
Satgas Percepatan Dibentuk di Daerah Terdampak
Untuk mempercepat penanganan pascagempa, Kepala BNPB meminta setiap kabupaten dan kota terdampak segera membentuk satuan tugas percepatan penanganan darurat. Satgas ini melibatkan BPBD dan OPD terkait guna memastikan data kerusakan serta kebutuhan warga terkumpul secara menyeluruh.
Berdasarkan data terbaru, gempa NTT berdampak pada tiga provinsi, sembilan kabupaten, dan satu kota. Sedikitnya 12.153 rumah tercatat rusak, terdiri atas 6.578 rumah rusak berat, 1.660 rusak sedang, dan 3.915 rusak ringan. Bencana ini juga menyebabkan 70 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.
Bantuan Lain di Luar Perbaikan Rumah
Selain bantuan rumah, pemerintah pusat turut menyalurkan santunan bagi keluarga korban meninggal dan luka-luka. Kementerian Sosial mengalokasikan santunan sebesar Rp15 juta untuk ahli waris korban meninggal dunia serta Rp5 juta bagi korban luka berat.
Warga terdampak diimbau menunggu proses verifikasi dari pemerintah daerah agar bantuan dapat disalurkan secara adil dan tepat sasaran. Pemerintah menegaskan seluruh proses akan terus dipantau hingga tahap pemulihan pascagempa tuntas.
M Zul
