Perpres Ojol Rampung, DPR Gelar Rapat Final

Jakarta, Wartasembilan.com,- Perpres Ojol memasuki babak penentuan. DPR RI bersama perwakilan pemerintah menggelar rapat koordinasi terakhir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026), untuk merampungkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi jalannya rapat tersebut dalam konferensi pers usai rapat paripurna di Gedung Nusantara II. Ia menyebut dua Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, memimpin langsung koordinasi bersama wakil pemerintah di ruang rapat pimpinan DPR, Gedung Nusantara III. Puan belum membeberkan secara rinci materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Fokus Bahasan: Skema Angkutan Orang dan Barang

Rapat hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 14 Agustus 2026. Saat itu, Dasco menjelaskan bahwa pembahasan akan berpusat pada cara pemerintah menghitung skema pengangkutan yang melayani penumpang maupun barang, termasuk layanan pengantaran makanan. DPR ingin memastikan rumusan final tidak memicu perbedaan tafsir ketika diterapkan di lapangan.

Baca juga: 7.968 Rumah dan 744 Fasum Rusak Akibat Gempa

DPR sebelumnya juga berencana meminta masukan dari perusahaan aplikator sebelum masuk ke rapat final bersama pemerintah. Langkah ini diambil agar aturan yang disusun benar-benar mengakomodasi kepentingan pengemudi, aplikator, sekaligus konsumen.

Skema 8:92 Sudah Berjalan Sejak Juli

Regulasi baru ini menjadi kelanjutan dari kebijakan pembagian komisi yang telah lebih dulu diterapkan. Sejak 1 Juli 2026, aplikator hanya boleh memotong maksimal 8 persen dari biaya jasa, sedangkan 92 persen sisanya menjadi hak mitra pengemudi. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan skema tersebut merupakan bentuk komitmen DPR dan pemerintah memperjuangkan aspirasi pengemudi ojek online.

Perpres Ojol memasuki tahap akhir. DPR dan pemerintah gelar rapat final hari ini di Senayan, bahas skema angkutan orang, barang, dan makanan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut memastikan kebijakan pembagian komisi itu telah berjalan efektif, meski implementasinya di lapangan masih memerlukan koordinasi lintas kementerian untuk menyempurnakan detail teknis.

Target Rampung Sebelum HUT RI Meleset

Pemerintah sempat menargetkan penyusunan Perpres Ojol tuntas sebelum peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahkan menyebut rangkaian rapat koordinasi bersama DPR telah selesai dan tinggal menunggu proses administrasi. Namun, target itu meleset karena masih ada satu isu krusial, yakni penghitungan tarif untuk layanan antar-jemput barang dan makanan, yang harus dituntaskan lebih dulu.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menambahkan, hanya tersisa satu atau dua pasal yang perlu disinkronkan sebelum Perpres tersebut resmi diterbitkan. Salah satu poin penting dalam draf regulasi adalah status pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM, yang diharapkan memberi ruang lebih fleksibel bagi mereka dalam menjalankan usaha.

Menanti Hasil Resmi

Hingga berita ini ditulis, rapat antara pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah masih berlangsung. Publik, khususnya jutaan mitra pengemudi ojek online di seluruh Indonesia, menanti hasil final dari pembahasan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun ini. Jika rampung, Perpres Ojol akan menjadi payung hukum resmi pertama yang mengatur skema tarif, komisi, dan perlindungan bagi pekerja transportasi online di Tanah Air.

DPR menyatakan akan segera mengumumkan hasil rapat begitu seluruh substansi disepakati bersama pemerintah dan kementerian terkait.

M Zul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *