Sidoarjo, Wartasembilan.com,- DPRD Sidoarjo resmi mengesahkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Sabtu (15/8/2026). Persetujuan ini menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Sidoarjo tahun ini.
Rapat paripurna tersebut dihadiri 34 anggota dewan. Badan Anggaran (Banggar) DPRD memaparkan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di hadapan seluruh peserta rapat.
Tiga Pos Anggaran Sama-Sama Menyusut
Struktur anggaran daerah mengalami koreksi pada tiga pos utama. Pendapatan daerah turun dari Rp5,040 triliun menjadi Rp4,956 triliun, berkurang Rp83,44 miliar atau 1,66 persen.
Baca juga:Gempa NTT Tewaskan 5 Orang, Istana Berduka
Belanja daerah juga terkoreksi dari Rp5,716 triliun menjadi Rp5,613 triliun. Angka ini turun Rp102,78 miliar atau sekitar 1,80 persen dari rencana awal.
Pembiayaan daerah ikut menyusut dari Rp675,71 miliar menjadi Rp656,36 miliar, berkurang Rp19,34 miliar atau 2,86 persen. Banggar menegaskan perubahan struktur ini merupakan hasil pembahasan bersama pimpinan komisi-komisi DPRD dan TAPD Kabupaten Sidoarjo.

Lima Prioritas RKPD Jadi Acuan Utama
Juru Bicara Banggar DPRD Sidoarjo Kusumo Adi Nugroho menjelaskan bahwa perubahan KUA-PPAS disusun dengan menyesuaikan kondisi riil daerah serta tema pembangunan Sidoarjo 2026. Tema itu mencakup penguatan pelayanan dasar inklusif melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
Tema pembangunan juga menekankan pemenuhan infrastruktur dasar menuju kemandirian pangan dan energi. “Dalam pembahasan, skala prioritas harus disesuaikan dengan lima target prioritas pembangunan dalam RKPD 2026, sehingga arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai,” kata Kusumo saat membacakan laporan Banggar.
Banggar Ajukan Sejumlah Rekomendasi
Banggar DPRD meminta agar seluruh rekomendasi yang disampaikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyusunan Perubahan APBD 2026. Salah satu rekomendasi mendorong Pemkab Sidoarjo menjaga keselarasan dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan daerah.
Banggar juga meminta pendapatan daerah disusun secara realistis berdasarkan potensi dan capaian riil hingga semester berjalan. Anggaran belanja diminta diarahkan pada program prioritas yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Fokus pada Infrastruktur Mendesak
Belanja modal secara khusus diminta diprioritaskan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan mendesak. Fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, drainase, dan pengendalian banjir masuk daftar prioritas tersebut.
Pemkab Sidoarjo juga diminta mengevaluasi realisasi belanja operasional. Setiap perubahan anggaran harus didasarkan pada data valid, kebutuhan riil, serta capaian kinerja.
Banggar meminta monitoring proses pengadaan, kontrak, progres fisik, hingga pembayaran dilakukan secara berkala. Langkah ini bertujuan mencegah keterlambatan pada akhir tahun anggaran.
“Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Banggar DPRD Sidoarjo dapat menerima Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya,” ujar Kusumo.
Bupati Subandi Minta Program Berjalan Tepat Waktu
Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn mengapresiasi DPRD Sidoarjo, khususnya Banggar, atas pembahasan bersama yang telah dilakukan terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026.
“Terima kasih atas kerja sama dan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembahasan perubahan KUA-PPAS ini. Kami berharap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu,” ujar Bupati Subandi.
Bupati Subandi menilai kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Sidoarjo tetap berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
Yeni
