Pekanbaru, Wartasembilan.com,- Abdul Wahid ajukan banding menjadi langkah yang ditempuh Gubernur Riau nonaktif atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ia divonis dua tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi, Kamis (30/7/2026).
Abdul Wahid ajukan banding karena dinilai majelis hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Ia juga menyebut hakim mengabaikan sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan.
Abdul Wahid Sebut Putusan Penuh Rekayasa
Usai sidang putusan, Abdul Wahid menyampaikan keberatannya secara terbuka kepada wartawan. Ia mengaku tidak bersalah dan menilai kasus yang menjeratnya sarat rekayasa.
“Saya merasa tidak bersalah dalam hal ini dan tidak pernah saya lakukan,” ujarnya di Pekanbaru.
Ia berharap proses banding dapat membuka jalan keadilan baginya. Abdul Wahid turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang mengikuti jalannya persidangan sejak awal hingga putusan dibacakan.
Baca juga: KPK RI Bersama Wabup Mimik Monitoring Desa Anti Korupsi

Tim Hukum Minta Pengadilan Tinggi Tinjau Ulang Perkara
Ketua Tim Pengacara Abdul Wahid, Kemal Shahab, menyatakan pihaknya meminta perkara tersebut diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi. Menurutnya, sejumlah fakta persidangan belum menjadi pertimbangan majelis hakim saat menjatuhkan vonis.
Kemal menegaskan tidak terbukti adanya penerimaan uang maupun barang oleh kliennya selama proses persidangan berlangsung. Hal ini, kata dia, seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam proses banding di tingkat lebih tinggi.
Vonis Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Abdul Wahid. Vonis tersebut jauh lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta hukuman 8,5 tahun penjara.
Selain vonis penjara, Abdul Wahid juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp1,45 miliar. Putusan tersebut dibacakan setelah proses persidangan berjalan sejak Abdul Wahid berstatus tersangka dan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur Riau.
Kubu Abdul Wahid menilai putusan tersebut turut mengandung unsur politis. Namun demikian, mereka menghormati proses hukum dan memilih menempuh jalur banding ke Pengadilan Tinggi. Proses banding kini menjadi babak lanjutan dari perkara hukum yang menyeret pucuk pimpinan Provinsi Riau tersebut.
M Zul
