KPK RI Bersama Wabup Mimik Monitoring Desa Anti Korupsi

Sidoarjo, Wartasembilan.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana laksanakan monitoring desa anti korupsi, pada Rabu (29/7/2026).

Kegiatan dilaksanakan di Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, dalam rangka mendorong Desa Kwangsan menjadi percontohan Desa Anti Korupsi tingkat nasional.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan berintegritas. Monitoring tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah Desa Kwangsan lolos penilaian di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan itu dihadiri Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andhika Widiarto dan perwakilan Tim Penilai Provinsi Jawa Timur Agung Subali. Jajaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Turut mendampingi Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, Camat Sedati, Kepala Desa Kwangsan, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat turut hadir.

Program Bukan Sekadar Kompetisi

Wakil Bupati Mimik Idayana menyampaikan apresiasi kepada tim penilai KPK RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah memonitoring Desa Kwangsan.

Ia menegaskan program Desa Anti Korupsi merupakan langkah strategis membangun budaya antikorupsi dari level pemerintahan terdekat dengan masyarakat, bukan sekadar penilaian administratif.

“Program Desa Anti Korupsi bukan semata-mata sebuah kompetisi, tetapi merupakan upaya strategis KPK dalam membangun budaya antikorupsi sejak dari pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat,” ujar Mimik Idayana.

Ia menambahkan, Pemkab Sidoarjo terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan, pendampingan dan pengawasan. Peningkatan kapasitas aparatur desa juga dilakukan agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan bebas korupsi.

Baca juga: Gabungan Polri-TNI Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Kuansing

Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi

Mimik Idayana berharap monitoring ini menjadi momentum evaluasi bagi Desa Kwangsan sekaligus inspirasi bagi desa lain di Sidoarjo. Ia meminta seluruh perangkat desa menjaga keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

“Kami berharap Desa Kwangsan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain. Seluruh perangkat desa harus terus menjaga keterbukaan informasi publik, pengelolaan keuangan yang akuntabel, pelayanan publik yang prima, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa,” katanya.

Ia turut mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat, menurutnya, menjadi salah satu pilar penting menciptakan pemerintahan yang bersih.

Desa Kwangsan Berpeluang Wakili Jatim

Perwakilan Tim Penilai Provinsi Jawa Timur Agung Subali menjelaskan, monitoring ini memperkuat hasil penilaian sekaligus memastikan implementasi indikator Desa Anti Korupsi berjalan optimal. Ia berharap Desa Kwangsan dapat mewakili Jawa Timur pada penilaian tingkat nasional.

Ketua Satgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andhika Widiarto menegaskan, program ini lahir dari keprihatinan KPK atas meningkatnya alokasi dana desa yang diiringi banyaknya kepala desa dan perangkat desa tersangkut korupsi.

Program tersebut, kata dia, bukan ajang mencari pemenang maupun yang kalah. Andhika menjelaskan, penghargaan sesungguhnya dari predikat Desa Anti Korupsi bukan berupa hadiah atau piala. Predikat itu berupa terciptanya sistem pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel sehingga memberi perlindungan hukum bagi aparat desa.

“Hadiah yang paling besar dari Desa Anti Korupsi adalah rasa aman bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan karena seluruh proses dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai aturan,” ujarnya.

Ia mengapresiasi komitmen Desa Kwangsan yang terus berbenah hingga masuk tahapan penilaian Desa Anti Korupsi. Capaian ini, menurutnya, merupakan hasil sinergi pemerintah desa, BPD dan masyarakat, termasuk kepala desa yang menerapkan prinsip good governance.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap semangat antikorupsi semakin mengakar hingga tingkat desa. Tata kelola yang transparan dan partisipatif diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Yeni


One thought on “KPK RI Bersama Wabup Mimik Monitoring Desa Anti Korupsi”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *