Bima, Wartasembilan.com,- Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, didakwa membiayai perjalanan ibadah umrah bersama keluarganya menggunakan uang yang diduga berasal dari setoran jaringan peredaran narkotika jenis sabu. Rabu (8/7/2026)
Dugaan tersebut terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Raba Bima. Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang menyebut bahwa terdakwa menerima aliran dana dari jaringan bandar narkoba.
Sebagian uang itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membiayai keberangkatan umrah keluarga.Dakwaan Jaksa Soal Dana UmrahDalam persidangan, jaksa mengungkap biaya perjalanan umrah mencapai sekitar Rp 434,5 juta. Perjalanan tersebut dilaksanakan pada 15 Februari 2026 melalui biro perjalanan Uhud Tour.
Rombongan umrah terdiri atas tujuh orang, yakni terdakwa, istri, ibu kandung, mertua, dua anak, serta seorang anggota Polres Bima Kota. Menurut jaksa, seluruh biaya perjalanan diduga bersumber dari uang hasil setoran jaringan peredaran sabu.
Selain itu, penuntut umum mendakwa terdakwa menerima uang sekitar Rp 2,8 miliar secara bertahap melalui perantara yang diduga terkait dengan bandar narkoba di wilayah Bima.
Sidang Perdana Jadi Sorotan
Sidang perdana perkara tersebut digelar di Pengadilan Negeri Raba Bima. Agenda persidangan diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kasus Mantan Kapolres Bima Kota menyita perhatian publik karena melibatkan seorang perwira menengah Polri. Jaksa menilai dana yang dipakai diduga berasal dari tindak pidana narkotika digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.
Baca juga: Resmob Temanggung Tangkap Dua Pelaku Ganjal ATM
Namun demikian, seluruh tuduhan tersebut masih merupakan isi surat dakwaan. Kebenarannya akan dibuktikan melalui proses persidangan dengan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan pembelaan dari pihak terdakwa.
Proses Hukum Masih Berjalan
Majelis hakim akan melanjutkan persidangan sesuai tahapan hukum yang berlaku hingga seluruh fakta terungkap di persidangan. Putusan akhir baru akan ditetapkan setelah seluruh proses pembuktian selesai.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap dugaan tindak pidana, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
M Zul
